Melalui program perlindungan sosial dampak inflasi dan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menggelontorkan dana senilai Rp275 miliar yang nantinya akan dibagi ke berbagai elemen masyarakat.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim mengatakan, jika program perlindungan itu berfungsi untuk meringankan beban dari masyarakat yang terdampak dari kenaikan harga BBM subsidi. Selain itu, juga untuk mengantisipasi menurunnya daya beli masyarakat agar terhindar dari inflasi setelah harga BBM naik.

Pemprov Jatim juga menyiapkan beberapa skema untuk menyalurkan program perlindungan tersebut. “Ada berbagai program bantalan sosial dan perlindungan sosial yang kami luncurkan. Semoga bisa menjadi penguat sektor-sektor yang terdampak,” kata Khofifah di Gedung Pemprov Jatim, Jumat (16/9/2022).

Khofifah melanjutkan, anggaran senilai Rp257 miliar tersebut dirinci ke berbagai program yang menyasar ke berbagai sektor dan elemen masyarakat. Antara lain, pemberian Top Up Bantuan bagi Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) senilai Rp600 ribu per orang, untuk 4.000 orang sasaran dengan total bantuan senilai Rp2,4 miliar.

Kemudian Bantuan Sosial bagi 24.271 pengemudi ojek konvensional maupun online, dengan nilai bantuan masing-masing sebesar Rp600 ribu dengan total nilai mencapai Rp14,562 miliar.

Selain itu juga ada program Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor bagi 34.917 Angkutan Umum, terutama angkot dengan total anggaran sebesar Rp64,147 miliar.

Tak berhenti sampai di situ, Pemprov Jatim juga menggelontorkan dana bagi 30.000 pelaku usaha mikro. Yang mana masing-masing mendapat uang senilai Rp600 ribu dengan total bantuan sebesar Rp18 miliar.

Selanjutnya pemberian Bantuan Sosial bagi 20.770 nelayan di seluruh Jatim, masing-masing nelayan mendapatkan bantuan sebesar Rp600 ribu dengan total anggaran sebesar Rp. 12,462 miliar.

Kemudian untuk mengantisipasi adanya inflasi dari sektor pangan, Pemprov Jatim juga menggelar Lumbung Pangan Jatim dan Operasi Pasar di lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) dan 25 Pasar Rakyat. “Untuk antisipasi di sektor pangan ini kami siapkan anggaran senilai Rp17,7 Miliar,” imbuh Khofifah.

Sementara itu, sektor pertanian juga tak luput dari perhatian Pemprov Jatim. Pihak Pemprov mengucurkan Bantuan Program Pekarangan Pangan Lestari berupa Paket Hidroponik, Benih Bibit Hortikultura, Kolam Lele bagi 100 Kelompok (5.000 Rumah Tangga).

Dari tiga program di sektor pertanian itu, masing-masing penerima akan mendapatkan Rp30 juta, dengan Total Bantuan senilai Rp3 miliar. “Selain itu juga akan digelar ‘Pasar Pangan Murah’ di 20 Lokasi, total yang kami anggarkan sebesar Rp600 Juta,” ujar Khofifah.

Sektor transportasi juga juga dijanjikan Khofifah mendapat bantuan berupa Subsidi Angkutan Kapal Perintis, dengan total subsidi senilai Rp15 miliar. Selain itu juga akan diberikan Subsidi Penumpang Bus Trans Jatim senilai Rp9 miliar.

Berikutnya juga ada Program Bantuan Sosial Reguler berupa PKH Plus bagi 40.000 keluarga di Jatim, dengan total bantuan senilai Rp80 miliar.

“Mari kita antisipasi semua situasi ini dengan baik sehingga daya beli masyarakat tetap tinggi, salah satunya melalui bantalan-bantalan ekonomi dan sosial ini,” pungkas Khofifah. (wld/bil)