Ketua PBNU melarang kandidat pemilu memobilisasi dukungan menggunakan identitas NU.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Sarasehan Nasional Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) yang mengangkat tema 'Satu Abad Kebangkitan Ulama Menuju Masa Depan Kebangkitan Bangsa', Senin (30/1/2023). Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan watak dasar perjuangan NU adalah berpikir tentang negara.

"NU itu watak dasarnya adalah kekuatan politik. Sehingga watak dasar perjuangannya sejak awal adalah berpikir tentang negara, berpikir tentang pemerintahan," ujar Muhaimin di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin.

PKB, jelas Muhaimin, siap menjadi garda terdepan memerjuangkan aspirasi politik warga NU. Di sisi lain, perjuangan politik NU sejak pra-kemerdekaan sampai hari ini masih berjalan dengan baik.

"Kita melalui forum sarasehan ini akan minta para pakar, para tokoh untuk memberikan refleksi sekaligus rekomendasi-rekomendasi khususnya rekomendasi politik buat perjuangan PKB dan NU di masa yang akan datang," ujar Muhaimin.

"Di tahun-tahun politik tentu satu saja, seluruh aspirasi warga NU yang grassroot-nya kuat, banyak yang masih belum beruntung secara ekonomi, pesantren-pesantren masih terbatas fasilitasnya, itulah perjuangan kita," sambung Wakil Ketua DPR itu.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menegaskan pihaknya melarang peserta pemilu menggunakan identitas NU saat berkontestasi. Gus Yahya mengaku larangan ini sebagai upaya mencegah praktik penggunaan politik identitas oleh peserta Pemilu 2024.

Larangan ini disebabkan masih ada kandidat memobilisasi dukungan publik menggunakan identitas NU pada Pemilu 2019 kemarin. "NU mencegah digunakannya identitas NU sebagai senjata politik dalam kompetisi nantinya," kata Gus Yahya dalam diskusi daring yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/1/2023).

Eks juru bicara Presiden Gus Dur itu menegaskan, praktik politik identitas dan politik SARA selama ini membayangi dinamika pemilihan di berbagai tingkatan di Indonesia. Padahal, politik identitas adalah strategi politik yang merusak karena mengedepankan identitas, bukan gagasan rasional.

Selain itu, lanjut Gus Yahya, politik identitas juga dapat memicu konflik di tengah masyarakat. Konflik ini tentu mengancam persatuan bangsa. "Karena itu, menuju pemilu tahun 2024, NU sendiri menetapkan politik identitas ini sebagai perhatian utama," kata Gus Yahya.