JawaPos.com – Desakan supaya Kementerian Agama (Kemenag) melakukan efisiensi komponen biaya haji terus bermunculan. Salah satu yang disorot adalah ongkos penerbangan yang dinilai terlalu tinggi. Maskapai Garuda Indonesia diminta menghitung ulang biaya penerbangan haji yang sekarang diusulkan Rp 33 juta lebih.

Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengatakan, cost penerbangan yang mencapai Rp 33 juta itu memberatkan.

Apalagi, seluruh biaya penerbangan tersebut ditanggung jamaah haji. Dia menuturkan, biaya penerbangan haji cukup mahal karena dihitung empat kali penerbangan penuh.

Pesawat yang pulang kembali ke tanah air setelah mengantar jamaah dibanderol seperti mengangkut jamaah dengan kapasitas penuh. Kemudian, saat pesawat terbang menjemput jamaah untuk pulang ke tanah air, juga dibanderol dengan harga penuh. Padahal, ketika pesawat pulang ke tanah air dan menjemput jamaah haji, isinya kosong. ”Kita tidak ingin Garuda rugi. Tetapi, Garuda juga jangan zalim kepada jamaah haji,” katanya.

Pesawat dalam kondisi kosong tapi dikenai tarif full, menurut dia, adalah bentuk kezaliman kepada jamaah. Dia mengatakan, Garuda harus bisa mengatur sedemikian rupa supaya penerbangan tanpa jamaah itu bisa lebih hemat dan tidak dibebankan ke jamaah. Ismed memperkirakan biaya penerbangan bisa dikepras sekitar Rp 15 juta.

Dia juga mengatakan, potensi lain untuk menghemat biaya haji adalah melobi pemerintah Saudi supaya mengizinkan bandara Thaif untuk kepulangan jamaah. Selama ini kepulangan jamaah dari berbagai penjuru dunia menumpuk di bandara Jeddah dan Madinah.

Dia menjelaskan, ada informasi bahwa bandara Thaif selama ini sejatinya sudah digunakan untuk penerbangan haji bagi negara lain. Dia berharap Indonesia juga bisa mendapatkan akses menggunakan bandara tersebut. Jika itu bisa dilakukan, masa tinggal jamaah akan lebih singkat dan biaya haji dapat dihemat Rp 10 juta.

”Setidaknya dengan adanya penghematan lain di sektor katering, bisa ada penghematan Rp 30 juta sampai Rp 35 juta,” katanya. Dengan demikian, beban biaya haji yang ditanggung jamaah tidak sampai Rp 69 juta seperti usulan Kemenag saat ini.

Seperti diketahui, Kemenag mengusulkan jamaah menanggung 70 persen biaya riil haji. Sisanya yang 30 persen diambil dari nilai manfaat di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Total biaya riil haji tahun ini diusulkan Rp 98,8 jutaan.

Menurut dia, mengubah proporsi pembiayaan bukan solusi. Misalnya, jamaah dibebani 50 persen, sementara penggunaan nilai subsidi 50 persen. Ismed mengatakan, jika skema itu diterapkan, berarti subsidi biaya haji membengkak. Dia khawatir dalam jangka panjang, jamaah yang antre tidak bisa lagi mendapatkan nilai manfaat. ”Jadi, seperti skema ponzi yang pernah dilakukan travel umrah,” tuturnya. Cara yang paling tepat, menurut dia, adalah menekan biaya riil haji secara signifikan.

Sebelumnya, pembagian biaya haji 50:50 disampaikan Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Jaja Jaelani. Dia mengaku menerima banyak masukan soal proporsi dana haji. ”Insya Allah usulan 50:50 jadi bahan diskusi kami setelah melihat kebutuhan riil di Arab Saudi,” katanya. Beberapa kebutuhan riil yang harganya fluktuatif adalah katering dan sewa hotel.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : wan/tyo/c7/oni