tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, aturan insentif pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) akan segera diumumkan. Lalu, insentif motor listrik tersebut rencananya akan lebih diprioritaskan untuk masyarakat menengah ke bawah.

Terkait hal itu, Presidium Nasional Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia, Igun Wicaksono menuturkan, pemberian insentif ini untuk ojek online harus dibarengi dengan kemudahan dalam pembiayaan maupun kemudahan untuk proses tukar tambah motor atau jual beli motor listrik dengan motor konvensional.

Sebab, para driver ojek online, menurut Igun, jarang sekali ada yang bisa membeli motor secara tunai. Lalu, proses penukaran motor konvensional ke motor listrik harus bisa dipermudah agar tidak hanya insentifnya saja yang sebanyak Rp7 juta tetapi kemudahan dalam proses tersebut bisa dibantu.

“Terkait dengan adanya insentif ini, kami meminta agar diberi kemudahan seperti pembiayaan, dan juga proses tukar tambah motor konvensional ke motor listrik. Karena, sangat jarang para [driver] ojek online bisa membeli motornya secara tunai, makanya selain insentif yang diberikan, kemudahan proses tersebut sekiranya bisa membantu para [driver] ojek online yang ingin pindah ke motor listrik,” tutur Igun ketika dihubungi Tirto, Jakarta, Minggu (29/1/2023).

Menurut Igun, saat ini pendapatan sopir ojek online sebagian besar masih di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP). Kemudian, untuk bisa mendapatkan insentif atas pembelian sepeda motor listrik dinilai sangat tepat untuk para driver ojek online.

“Jika tidak adanya insentif yang diterapkan dan juga kemudahan yang diaplikasikan oleh pemerintah, dampaknya akan sangat besar bagi para ojek online yang ingin berpindah ke moda transportasi listrik agar lebih ramah lingkungan,” tambah Igun.

Penerapan kebijakan insentif motor listrik khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah seperti driver ojek online ini dinilai cukup membantu. Insentif ini, kata Igun, bisa diterapkan di beberapa kota besar dan nanti ke semua daerah secara merata.

Sebab, pemerintah diharapkan ikut andil dalam masalah pembiayaan, seperti adanya lembaga pembiayaan yang dibuat khususnya untuk tidak mempersulit para ojek online beralih ke motor listrik.

Selain itu, ojek online sendiri ini termasuk ke dalam bukan pekerjaan tetap melainkan, pekerjaan freelance atau lepas. "Pastinya para ojek online membutuhkan sebuah kepastian dan kemudahan mengenai penerapan kebijakan insentif motor listrik dari pemerintah,” pungkas Igun.