Kabar tersebut disampaikan oleh seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya kepada awak media. Sumber itu menyebutkan 4 pekerja honorer itu berkerja di Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Pemerintah Pelalawan. 

Saat dikonfirmasi, Kadisdik Pelalawan, Abu Bakar, mengatakan dirinya tak pernah mengeluarkan izin demonstrasi kepada pegawainya saat jam kerja berlangsung, baik secara lisan maupun tulisan.

"Jam kerja kami sudah baku. Kami melaksanakan jam kerja sesuai dengan Peraturan Bupati," katanya via WhatsApp, 29 Januari 2023.

Abu Bakar menegaskan, jika ada pegawai yang tidak mengisi absensi SIK, maka pada akhir bulan ada pemotongan gaji.

"Sanksi disiplin sudah pasti, dengan pemotongan gaji ketika tidak hadir pada jam kerja," kata Abu Bakar.

Sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dari Forum Penyelamat Partai (FPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pelalawan menggelar aksi di kantor DPW PPP Riau jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. Kamis (26/01/2023). Dalam aksi ini FPI meminta mengembalikan SK kepemimpinan DPC PPP Pelalawan tersebut sesuai rekomendasi DPW PPP sesuai nomor: 108/IN/DPW/XII/2021.

Korlap FPP Dedi Azwandi mengatakan ada tiga tuntutan FPP kepada DPW PPP Riau dalam aksi ini, pertama mengembalikan SK kepemimpinan DPC PPP Pelalawan sesuai rekomendasi DPW PPP sesuai nomor: 108/IN/DPW/XII/2021. Kedua mengusut tuntas oknum PPP yang merubah SK rekomendasi dan ketiga meminta mahkamah partai untuk mengembalikan SK sesuai rekomendasi DPW PPP Riau nomor: 108/IN/DPW/XII/2021.