JawaPos.com- Rencana kenaikan biaya ibadah haji tahun ini, mendapat reaksi luas. Angka mencapai Rp 69 juta dinilai tidak wajar dan tidak rasional. Meresahkan para calon jamaah haji. Sejumlah kalangan pun mendesak agar pemerintah merasionalisasi biaya ke Tanah Suci itu.

‘’Kalaupun harus naik, angka sebesar itu memang tidak rasional. Semestinya bertahap. Kalau tahun kemarin sekitar Rp 38 juta sekian, terus kemudian menjadi Rp 69 juta, itu kan memberatkan,’’ ujar KH Abdussalam Shohib, wakil ketua PWNU Jawa Timur, kepada Jawa Pos, Sabtu (28/1).

Gus Salam, panggilan KH Abdussalam Shohib, bisa memaklumi kalau saat ini para calon jamaah haji menjadi resah. Sebab, sebagian besar para calon tamu Allah itu adalah warga kampung atau warga desa. Rata-rata pelaku UMKM, petani, PKL, dan lainnya. Tidak sedikit untuk biaya ibadah haji itu hasil menabung bertahun-tahun.

’’Saking inginnya mereka dapat menunaikan ibadah haji. Nah, kalau kemudian harus menanggung kenaikan sebesar itu wajar mereka resah. Apalagi kalau berdua, suami-istri, yang sudah sepuh-sepuh begitu. Sudah berapa? Belum lagi ditambah kebutuhan lain yang menyertai seperti manasik,’’ kata pengasuh Ponpes Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, itu.

Dia juga dapat memahami kalau rencana kenaikan biaya haji Rp 69 juta bisa berpotensi mengganggu psikologis calon jamaah. Betapa tidak, dalam kabar yang saat ini mudah diakses, pihak Arab Saudi sudah menurunkan cost sekitar 30 persen. ‘’Kemudian, masyarakat berfikir, kok naiknya tambah besar?’’ ungkapnya.

Gus Salam meyakini masih ada banyak jalan yang bisa ditempuh pemerintah untuk merasionalisasi biaya haji tersebut. Apakah dari cost pesawat, biaya tinggal, permakanan, transportasi, dan lainnya. Termasuk memikirkan inovasi lain agar tidak memberatkan. Misalnya, memperpendek lama tinggal di Arab Saudi.

‘’Bisa melalui upaya dialog dan diplomasi dengan Kerajaan Arab Saudi. Intinya, kebijakan pemimpin atau pemerintah jangan sampai memberatkan rakyatnya. Tentu kita semua tidak berharap niat suci umat untuk beribadah ini dijadikan peluang-peluang atau kesempatan,’’ harapnya.

Lalu, berapa rasionalnya biaya haji yang ditanggung jamaah? Gus Salam sependapat dengan sejumlah kalangan yang menyebut angka maksimalnya adalah Rp 50 juta.

Itupun, lanjut dia, diberlakukan bukan untuk calon jamaah tahun ini. Yang mereka sejatinya adalah calon jamaah lunas tunda. Namun, kenaikan itu baru diterapkan pada pelaksanaan musim haji mendatang.

Dia menambahkan, saat sekarang ini kondisi sebagian besar rakyat Indonesia baru bangkit dari keterpurukan dampak pandemi Covid-19. Karena itu, sudah semestinya ada waktu recovery. ‘’Calon jamaah biar ada waktu untuk mempersiapkan jauh-jauh hari. Kalau langsung begini, sekali lagi kasihan masyarakat,’’ pungkasnya.

Senada dengan Gus Salam, Anggota DPD RI Dapil Jatim Ahmad Nawardi juga mengingatkan, pemerintah harus hati-hati dalam menetapkan biaya ibadah haji. Sebab, kebijakan ini menyangkut ibadah suci. Senator asli kelahiran Madura ini memahami bahwa kenaikan tersebut untuk mengurangi beban subsidi. Namun, mesti bertahap.

‘’Kami berharap ada inovasi-inovasi baru agar biaya haji menjadi lebih efisien. Menaikkan biaya haji ini, jangan disamakan dengan menaikkan PLN, BBM, dan sejenisnya, Ini kan persoalan ibadah haji,’’ ujarnya.