PIKIRAN RAKYAT - Kabar reshuffle kabinet kembali bergema dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menyertai itu, pemilihan Rabu Pon sebagai tanggal pengumuman atas keputusan-keputusan penting dari orang nomor satu Indonesia juga ikut diperbincangkan publik.

Terkait Rabu Pon dan reshuffle kabinet itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ikut menanggapi pada Sabtu, 28 Januari 2023. Hasto mengakui tentang sesuatu istimewa yang terkandung dalam Rabu Pon, seraya mengaitkan dengan keputusan-keputusan penting yang bisa dibuat di penanggalan Jawa itu.

"Berbagai momentum pada Rabu Pon itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa," ujar Hasto Kristiyanto.

"(Rabu Pon) bisa memunculkan kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," ujarnya lagi.

Baca Juga: Feedloop dan Boleh Dicoba Digital Berkolaborasi Tingkatkan Customer Lifetime Value Perusahaan di Indonesia

Dijelaskan Hasto, Presiden Soekarno pada masanya juga memiliki preferensi pada angka, termasuk penetapan tanggal Hari Kemerdekaan RI.

"Dalam menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili (tanggal) 17, (bulan) 8, (tahun) 45; sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin," ujarnya menerangkan.

Sementara kabar reshuffle kabinet, kata Hasto, sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Jokowi.

"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak Bapak Presiden (Joko Widodo)," ujarnya menegaskan.

Baca Juga: Kaesang Ingin Jadi Politisi, Hasto: di PDIP Tak Dikenal yang Namanya Satu Keluarga Inti dalam Parpol Berbeda

Meski begitu, Hasto tak menampik bahwa PDIP juga ikut memberikan masukan untuk penggodokan nama-nama yang terkena reshuffle.

Hasto menegaskan, PDIP berperan menyarankan terkait aspek-aspek teknis yang dapat menjadi pertimbangan pemikiran Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis," ujarnya menguraikan klaim.

Hanya saja, Hasto memilih menyimpan nama-nama yang akan terkena reshuffle dalam Kabinet Indonesia Maju itu.

Hasto mengeklaim, penyebutan nama-nama hanya akan membuat terpengaruhnya masa depan seseorang. "Ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ujarnya menekankan.

Dalam arti lain, Hasto meminta semua orang sama-sama menunggu untuk apapun keputusan Presiden Jokowi.

"Ya, tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak. Kita tunggu keputusan Presiden," ujarnya lagi.

Kabinet Indonesia Maju yang dibentuk Presiden Jokowi untuk periode 2019-2024, tercatat sudah tiga kali mengalami reshuffle. Dimulai pada 23 Desember 2020 lalu, reshuffle kabinet menempatkan enam sosok baru dalam posisi menteri, yakni menteri kesehatan, menteri sosial, menteri agama, menteri perdagangan, menteri kelautan dan perikanan, serta menteri pariwisata dan ekonomi kreatif.

Berlanjut pada 28 April 2021, reshuffle kembali terjadi dengan dua sosok terpilih mengisi peran menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi serta menteri investasi/kepala BKPM.

Kemudian paling terbaru terjadi pada 15 Juni 2022, di mana sejumlah pejabat dilantik untuk memperbarui situasi, di antaranya menteri perdagangan, menteri agraria dan tata ruang(ATR)/kepala BPN, wakil menteri ATR, wakil menteri dalam negeri, dan wakil menteri ketenagakerjaan.***