Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

Wapres sebut pemilu di empat DOB Papua sudah disiapkan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan penyelenggaraan pemilu di empat daerah otonom baru (DOB) Papua sudah disiapkan agar bisa mengikuti pilpres dan pemilu legislatif.

"Ya, saya kira di Papua sudah dibuat semua aturannya sebagai daerah otonom baru. Itu kan Papua sekarang menjadi enam provinsi, empat di Papua, yang dua di Papua Barat; jadi enam. Semuanya sudah disiapkan," kata Ma'ruf Amin di sela-sela kunjungan kerja di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Jumat (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Azwar Anas sebut Permenpan-RB 1/2023 untuk birokrasi lebih lincah

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan penerbitan Permenpan RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional memiliki tujuan untuk membuat birokrasi di Indonesia menjadi lebih lincah dan cepat.

"(Melalui Permenpan RB 1/2023) Kita pangkas sekarang (jabatan ASN), bahkan dari 3.114 jabatan lama, kita kelompokkan hanya menjadi 3 kelompok jabatan (keahlian, keterampilan, dan teknisi) sehingga ini lebih lincah, lebih cepat," ujar Anas dalam acara Sosialisasi Permenpan RB Nomor Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Mendagri ajak daerah bantu pemuda berwirausaha

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah memfasilitasi pemuda untuk menjadi seorang wirausahawan.

Tito di Makassar, Jumat (27/1), mengatakan bahwa saat ini sudah banyak daerah termasuk di Sulsel yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) banyak terkuras hanya untuk menggaji aparatur sipil negara (ASN).

Selengkapnya baca di sini.

Istana sebut ada pertemuan antara Presiden Jokowi dan Surya Paloh

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin membenarkan adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/1).

"Betul, ada pertemuan tersebut kemarin sore," kata Bey Machmudin di Jakarta, Jumat (27/1).

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud: Pemerintah segera revisi UU Koperasi karena kasus Indosurya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan kepada DPR RI bahwa pemerintah segera mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi setelah heboh perkara penipuan dan penggelapan dana nasabah oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya.

"Sesudah (mengajukan kasasi kasus) ini, kita memohon pengertian kepada DPR kita akan merevisi UU Koperasi karena sekarang penipuan dan pencurian uang rakyat itu (marak)," kata Mahfud usai Rapat Koordinasi dengan Menkop UKM, Kejaksaan Agung dan Mabes Polri di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Jumat (27/1).

Selengkapnya baca di sini.