PIKIRAN RAKYAT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menyoroti anggaran kemiskinan yang habis tanpa dampak yang jelas. Menurutnya, anggaran ratusan triliun rupiah itu lebih banyak digunakan untuk studi banding hingga rapat di hotel.

Padahal, Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp500 triliun untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Namun, penggunaan sebagian besar dananya justru tak tepat sasaran.

Menurut Abdullah Azwar Anas, rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan itu karena Kementerian/Lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu, mereka terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel, daripada melakukan aksi nyata.

"saya sudah lapor kepada bapak Presiden, hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tetapi ini tidak in-line dengan target prioritas bapak presiden karena Kementerian lembaga sibuk dengan urusan masing-masing," tuturnya dalam Sosialisasi PermenPANRB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional, Jumat, 27 Januar 2023.

Baca Juga: Anggota DPR: Indonesia Sudah Melalui 4 Krisis, Perlu Intervensi Pemerintah agar Ekonomi Stabil

"Yang terjadi adalah ketika akhir tahun, sibuk menghabiskan anggaran meskipun tidak In-line dan berdampak dengan target prioritas bapak Presiden. Maka tata kelolanya inilah yang akan kita pelototin, bukan bantuannya. Jadi kita semua akan melihat tata kelolanya," ujar Abdullah Azwar Anas menambahkan.

Dia menuturkan, pihaknya melakukan intervensi dan memperbaiki aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, mulai dari perbaikan data hingga formulasi program. Nantinya, anggaran yang disalurkan akan lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi.

"Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan, dan banyak untuk program-program yang terkait dengan studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan. Sehingga dampaknya kurang," kata Abdullah Azwar Anas.

Kemenpan RB juga mebuka jadwal konsultasi, agar Menteri terkait tidak sibuk menerima audiensi daerah dengan urusan yang sama. Dengan begitu, diharapkan semua urusan akan selesai, dan waktu mereka tidak tersita karena harus keliling Indonesia.

Baca Juga: Erick Thohir: Mimpi Besar Pemerintah Sambungkan Aceh sampai Lampung dengan Jalan Tol

"Saya bilang kalau ini kita ikuti ngurus ini keliling Indonesia, sampai anggaran kita habis nggak akan selesai karena caranya manual," ucap Abdullah Azwar Anas.

"Saya udah tanya setiap minggu, sudah berapa ratus kabupaten kota yang ikut acara Zoom, bukan jumlah orangnya, orang bisa saja 10.000 tapi jangan-jangan penyebarannya tidak seperti yang kita targetkan, sudah berapa KLPD yang ikut? Sehingga dengan demikian, harapan saya anggaran kita tidak habis untuk perjalanan dinas," tuturnya menambahkan.

Abdullah Azwar Anas juga meminta untuk K/L tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan aloaksi anggaran.

"Untuk RB-nya naik tidak harus mengundang konsultan, rapat di hotel-hotel, yang supaya nilai RB-nya naik. RB itu dampak, bukan administrasi dan bukan tumpukan kertas," kata Abdullah Azwar Anas.***