Pada 2020, pertumbuhan bahkan terkontraksi -2,07 persen. Bandingkan sepanjang 2004-2014 yang rata-rata pertumbuhan mencapai 5,69 persen

JAKARTA,JITUNEWS.COM- Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan mempertanyakan narasi bahwa arah pembangunan negara sudah benar sebagaimana disampaikan Menteri BUMN, Erick Thohir. Pasalnya, narasi ini mendasarkan pada hasil survei tingkat kepuasan publik.

Erick Thohir bicara berdasarkn hasil hitung Lembaga Survei Indonesia pada 7–11 Januari 2023 menyebut 76,2 persen responden puas atau sangat puas terhadap kinerja Jokowi. Narasi ini menyelip banyak pertanyaan kritis yang pantas diajukan.

"Sejatinya ada indikator dan ukuran terarah dalam menilai kinerja. Kita perlu merujuk pada data-data statistik dan fakta empiris terkait keberhasilan kinerja itu. Dengan begitu, kita tidak terjebak pada klaim belaka,” ujar Syarif dalam siaran pers yang diterima Jitunews.com, Jumat (27/1/2023).

Sindir Erick Thohir Soal Presiden Selanjutnya Pasti Jawa, Sahroni: Emang Bapak Siapa?

Lebih lanjut Politisi Senior Partai Demokrat ini menilai ada banyak lembaga kredibel yang telah menyusun indeks dan ukuran kinerja pembangunan.

Dia menjelaskan bahwa PBB (2015) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan membuat banyak kluster sebagai ukuran apakah pembangunan telah mencapai tujuannya yang berkelanjutan. Hal ini terbagi ke dalam 17 kluster, mulai dari terhapusnya kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, berkurangnya kesenjangan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Sebanyak 17 kluster ini diperinci dalam banyak indikator spesifik.

Berbagai indikator keberhasilan pembangunan tersebut dikuantisifir dalam data statistik sebagai ukuran kinerja pembangunan dari tahun ke tahun.

Sebagai contoh, kata Syarif, ada beberapa indikator yang seringkali dipergunakan. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, faktanya sepanjang pemerintahan Jokowi, pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata hanya mencapai angka 3,99 persen.

"Pada 2020, pertumbuhan bahkan terkontraksi -2,07 persen. Bandingkan sepanjang 2004-2014 yang rata-rata pertumbuhan mencapai 5,69 persen, pada 2011 bahkan pada angka 6,5 persen," jelasnya.

Untuk menilai kesejahteraan penduduk, PDB per kapita sepanjang pemerintahan Jokowi juga menyelip banyak catatan. Periode 2015-2021, rata-rata pertumbuhan PDB per kapita adalah 3,3 persen.

Menurut Syarif, hal ini menandakan  meskipun kesejahteraan penduduk meningkat, namun lajunya rendah. Jika dibandingkan dengan periode 2004-2014, laju PDB per kapita jauh lebih tinggi, yakni 11,1 persen.

" Jika pada era Jokowi arah pembangunan sudah benar, semestinya tingkat kenaikan PDB per kapita ini juga sangat akseleratif. Namun faktanya, pemerintah belum cukup berhasil dalam mendongkrak kemakmuran penduduk," kata dia.

DPR: Holding BUMN Percepat Kebangkitan Ekonomi Nasional