AKURAT.CO Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong dibentuknya gugus tugas untuk mengawasi proses penyelenggaraan pemilu bersama Dewan Pers, KPI, dan KPU di berbagai platform yang ada di media sosial. 

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja mengatakan, dengan dibentuknya gugus tugas ini diharapkan media sosial dapat bekerja secara kredibel dan sesuai kode etik jurnalistik sehingga penyelenggaraan pemilu bisa menjadi lebih jujur, adil, aman, dan sukses dengan tanpa adanya pemberitaan bohong atau hoaks. 

"Gugus tugas tersebut nantinya dibentuk sebagai alat literasi, edukasi, dan sosialisasi terkait sumber berita benar atau positif guna meminimalisir tersebarnya berbagai berita bohong atau hoaks," ujar Rahmat Bagja saat menghadiri Dialog Publik dengan tema "Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan Sara Pada Pemilu 2024" di Jakarta, Kamis (26/1/2023). 

Selain itu, masih kata Rahmat, kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023 sehingga apabila terjadi pelanggaran terkait hal itu akan ada UU ITE dan penindakan dari pihak kepolisian. 

"Saat ini belum merupakan masa kampanye, kampanye itu nanti akan dimulai pada 28 November 2023, sebelum itu dilarang berkampanye, untuk terkait pelanggaran itu akan ada UU ITE yang mengatur dan akan diberikan penindakan dari kepolisian apabila ada pelanggaran," tegasnya. []

Caption: Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja saat menghadiri Dialog Publik dengan tema "Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan Sara Pada Pemilu 2024" di Jakarta, Kamis (26/1/2023).