AYOBOGOR.COM -- Pemkot Bogor berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Namun sepertinya rencana tersebut belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

Hal tersebut terjadi lantaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor saat ini belum memiliki anggaran untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, mengatakan Pemkot Bogor belum menerima isyarat dari Pemerintah Pusat terkait anggaran yang diminta. Pusat pemerintahan baru itu nantinya akan bertempat di lahan hibah aset eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) seluas 6 Hektare.

Baca Juga: Beredar Video Penumpang Adu Mulut di Gerbong KRL yang Penuh Sesak, PT KAI Commuter Respon Begini

“Kalau persetujuan dengan Pak Presiden sudah, dengan PUPR sudah, cuma ya ini kan perlu anggaran yang tidak sedikit juga. Mungkin masih ada prioritas ke hal-hal lain,” kata Bima Arya dilansir dari Republika.co.id, Sabtu, 28 Januari 2023.

Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan, tidak ada anggaran untuk pusat pemerintahan baru di APBD 2023. Meskipun ada, diperkirakan baru merupakan belanja kajian, bukan berupa belanja tanah maupun infrastruktur.

“Mungkin kalaupun ada baru belanja Detail Engineering Design (DED), perencanaan, dan sebagainya. Belum sampai kepada belanja pembangunan,” ujar Atang.

Atang menilai, rencana pemindahan pusat pemerintahan ini adalah hal baik. Bahkan tujuannya dinilai penting, yakni memecah keramaian di pusat kota dengan memindahkan kantor-kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke pusat pemerintahan baru.

Baca Juga: Bansos RST Senilai 20 Juta Rupiah Siap Cair, Gimana Cara Daftarnya?

Namun Atang menegaskan soal prioritas dan kepentingan. Hingga saat ini masih ada beberapa program strategis yang perlu dikejar dan dipenuhi, dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Sehingga pemindahan pusat pemerintahan baru tidak terlalu penting untuk dianggarkan.

“Kita kemarin belum ada untuk rencana belanja pembangunan kantor. Jadi lebih banyak kita anggarkan untuk program-program strategis yang memang berpatokan pada pelayanan dasar masyarakat,” katanya.