Suara.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran terkait untuk menindak tegas kelompok-kelopok yang mencoba menciptakan keributan dan ketidakamanan di Papua.

Hal ini disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, Keamanan, Mahfud MD; Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian; serta Kepala Badan Intelejen Negara (BIN), Budi Gunawan, guna membahasa isu-isu di Papua.

“Memang ada sekelompok kecill yang memang sengaja ingin berbuat onar. Mereka ini adalah kelompok yang tidak benar, kelompok jahat, karena apa? Karena mereka menginginkan supaya masyarakat resah, mereka melakukan teror, penembakan, pembunuhan, dan menimbulkan korban jiwa, sengaja menciptakan ketidakamanan,” sebut juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dilansir dari Warta Ekonomi pada Rabu (21/12).

Masduki melanjutkan bahwa Wapres meminta adanya penegakan hukum yang tegas terhadap oknum-oknum yang onar dan mengancam ketertiban di Papua sehingga masyarakat dapat hidup dengan aman di wilayah paling timur Indonesia itu.

Baca Juga: Wapres Maruf Sebut Empat Provinsi Papua Anyar Disiapkan untuk Bisa Gelar Pemilu 2024

Meski demikian, Wapres menegaskan bahwa pendekatan humanis harus diterapkan dalam penegakan hukum di Papua.

"Supaya ada langkah tegas untuk melakukan penegakan hukum, supaya negara hadir di sana, upaya melakukan langkah-langkah pengamanan terhadap mereka yang melakukan keonaran, separatis, dan itu membahayakan negara," jelas Masduki.

"Pendekatan-pendekatan teritorial itu sangat penting, karena apa? Supaya ada langkah-langkah konkret untuk mengintegrasikan antara pihak keamanan dan pihak sipil itu untuk membangun kesejahteraan di Papua," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Wapres juga dikabarkan menerima laporan bahwa rakyat Papua menyambut baik pemekeran yang disahkan tahun ini.

Wapres kemudian meminta agar pembangunan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) dapat dilaksanakan secara benar dan tepat sesuai dengan kapasitas seperti SDM yang mempuni.

Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah gegara Lukas Enembe Ditangkap KPK Bikin SBY Meradang?

"Jadi, pengisian terhadap orang-orang siapa saja yang mesti menjabat di situ, kemudian kantornya bagaimana dan seterusnya itu sekarang sudah mulai berjalan, dan itu lagi-lagi bagaimana supaya semua proses pembangunan kesejahteraan Papua," pesannya.