WALAU Pemilihan Presiden (Pilres) 2024 masih lama akan digelar, tetapi aromanya sudah mulai bikin jengah publik. Mirip dengan suara mainan lato-lato yang bikin kepala terasa spaneng, maka manuver politik partai-partai semakin sulit “mententramkan” elite-elite politik yang syahwat kekuasaannya terkesan over di masyarakat.

Tidak ada yang mau mengalah, semua merasa pantas menjadi presiden atau wakil presiden. Saling mematut diri di media sosial berlagak menjadi pemimpin negeri. Mungkin meniru ilmu dari kecap, penyedap masakan yang berwarna hitam dan kental. Semuanya mengaku pantas menjadi nomor 1 tanpa menyadari dirinya pun sebenarnya juga belum layak untuk jadi nomor 73 sekalipun.

Mahasiswa di kelas-kelas perkuliahan yang saya ampu, kerap mempertanyakan previlege yang diterima putra-putri pemimpin negeri sekaligus “owner” partai politik yang begitu istimewa di pelataran politik nasional. Begitu “procot” langsung menyandang calon pemimpin negeri karena begitu istimewanya kedudukan mereka di partai politik yang “ditumbuh-kembangkan”.

Baca juga: Nasdem Mengaku Tak Mundur dari Penjajakan Koalisi Perubahan meski Bertemu Gerindra-PKB

Bapak atau ibu menjadi ketua umum suatu partai politik maka suatu saat kelak putra-putrinya akan mewarisi “darah biru” menjadi petinggi partai. Tidak perlu meniti karir politik dari tingkat ranting yang terendah tetapi bisa langsung “mak ceprot” menjadi calon anggota legislatif untuk Senayan dengan nomor urut “kecil” dan mendapat sokongan suara dari caleg-caleg lain di tingkat bawah.

Akan berbeda jika putra-putri “pemilik” partai mempunyai jejak perjuangan yang merayap dari bawah dan akhirnya bercokol di jajaran teras partai. Ada yang “berdarah biru” dan ada yang “berdarah-darah”.

Semuanya tergantung dari didikan orangtuanya dan sikap serta etos perjuangan dari putra-putri pemilik keistimewaan tersebut. Ingin memperlakukan anaknya seperti kristal kaca yang dirawat penuh keistimewaan atau seperti batu galian tambang yang harus ditempa.

Mencermati arah koalisi-koalisi dini yang terjadi sekarang ini, ibaratnya kita semua menyaksikan tayangan sinetron “Ikatan Cinta” yang pemeran utamanya memilih hengkang. Padahal kadung diidolakan dan dirindukan kemunculannya, Amanda Manopo sang pemeran utama “Ikatan Cinta” memilih keluar. Penonton kecewa dan berpikir untuk menyudahi menonton sinetron yang jumlah episodenya mencapai ratusan.

Langkah Nasdem yang mencoba mencari terobosan “keluar” dan menjajaki kerja sama politik dengan Gerindra dan PKB tidak terlepas dari suasana di Koalisi Perubahan sedang “tidak baik-baik saja”. Publik apalagi pengamat yang intens mencermati langkah-langkah Nasdem memprediksikan koalisi yang digagas Nasdem itu tidak terlepas dengan alotnya penentuan posisi cawapres yang akan disandingkan dengan Anies Baswedan.

Surya Paloh dan Nasdem pasti sudah belajar banyak dari “tabiat” politik Demokrat yang sulit “diatur” dan maunya “menang sendiri”. Nasdem harus menyeimbangkan bandul politiknya di tengah, antara PKS dan Demokrat. Demokrat pun juga tengah melakukan upaya politik yang maksimal yakni menawarkan sang ketua umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk posisi “pengantin-nya” Anies.

Daya tawar politik Demokrat sudah “turun” setelah sebelumnya memasang banderol AHY untuk posisi capres.

PKS yang juga memamerkan kekuatannya, akhirnya menyodorkan nama bekas Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan atau Aher di posisi cawapres usai mengeliminasi sejumlah nama elite-elite PKS. Dalam perjalanannya, PKS akhirnya pasrah jika AHY yang akhirnya dipinang Anies dan Nasdem sebagai cawapres.

Baca juga: Demokrat Tak Khawatir Pertemuan Surya Paloh-Jokowi Gagalkan Koalisi Perubahan

Apa kompensasi yang diminta PKS dengan sikapnya yang “legowo” dan mengalah? Pasti ada deal-deal politik yang “memusingkan” internal Koalisi Perubahan.

Perjuangan Nasdem untuk mencapreskan Anies Baswedan bukanlah perkara gampang. Kondisi itu tidak bisa dipahami dengan sederhana oleh Demokrat.

Dengan mencalonkan Anies, begitu besar resiko yang harus dihadapi Nasdem. Serangan politik bertubi-tubi diterima Nasdem, yakni permintaan agar segera keluar dari kabinet dengan menarik tiga menterinya (Pertanian, Komunikasi & Informasi serta Lingkungan Hidup).

Pertama Nasdem mengundang “musuh-musuh besar” politik, terutama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partai-partai sekondannya di koalisi pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin yang selama ini “berseberangan” dengan Anies Baswedan. PDI-P dan PSI begitu “sewot” dengan langkah pencapresan Anies oleh Nasdem.

Resiko politik yang begitu besar diterima Nasdem dan Surya Paloh sebetulnya tidak sebanding dengan kerja sama politik yang dijalinnya dengan Demokrat dan PKS. Nasdem masih bisa mengusung Anies tetapi mengalihkan kerja samanya dengan partai-partai lain, selain dengan PKS dan Demokrat.

Terbukanya pintu Gerindra dan PKB dengan silahturami politik Nasdem, tidak menutup peluang bagi Nasdem untuk “mengetuk” pintu-pintu yang lain seperti Koalisi Indonesia Bersatu yang berintikan Golkar, PAN dan PPP. Jika ingin “bertamu” ke PDI-P atau PSI, Nasdem sepertinya harus merevisi pencalonan Anies sebagai capres.

Hanya saja dalam politik, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kerja sama politik masih bisa dimungkinkan mengingat politik adalah seni untuk merangkul dan mendepak. Tidak ada lawan yang abadi tetapi yang kekal adalah kepentingan apalagi kekuasaan.

KOMPAS.com/ Tatang Guritno Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto (tengah) bersama perwakilan tim kecil Koalisi Perubahan yang diisi oleh PKS, Demokrat, dan Anies Baswedan di Pendopo Anies, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat (27/1/2023). Skenario Penyelamatan atau Penyingkiran Anies?

Dengan keberanian Nasdem mencari alternatif koalisi lain di luar Koalisi Perubahan bersama Demokrat dan PKS semakin memperlihatkan “kesungguhan” Nasdem dalam memperjuangkan Anies sebagai capres. Nasdem tidak ingin terbelenggu dengan rongrongan politik dari mitra-mitra koalisinya dan ingin menegaskan kemandirian sikap politiknya.

Anies ibaratnya “dagangan politik” yang berpotensi laris di pasar politik sehingga Nasdem leluasa untuk menjajakannya ke sana ke mari. Anies dalam berbagai survei oleh sejumlah lembaga survei kerap masuk ke dalam tiga besar top mind responden sebagai capres yang paling banyak dipilih selain paling populer.

Bahkan Anies kerap menjadi pemuncak klasemen capres paling banyak dipilih responden, diikuti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Jika Nasdem akhirnya berkoalisi dengan Gerindra dan PKB tetapi mengikuti skenario Prabowo dan Cak Imin dengan “menterlantarkan” Anies maka bisa jadi Nasdem memang menjebak Anies untuk tidak bisa berlaga di Pilpres 2024.

Andai saja terjadi turbulensi politik, Anies tetap menjadi capres di koalisi-koalisi lain selain Koalisi Perubahan maka Nasdem memang bertekad tulus mencapreskan Anies dengan maksimal. Justru dengan manuver Nasdem yang “mengetuk” pintu-pintu lain untuk membuka koalisi alternatif, sebaiknya membuat Demokrat dan PKS untuk sadar diri.

Peluang Demokrat dan PKS akan semakin tipis untuk berkoalisi dengan partai-partai lain mengingat masing-masing koalisi sudah memiliki pasangan capres-cawapres idaman sendiri-sendiri. Demokrat terutama mengingat PKS sudah menjalankan kelogowoannya, harus mengedepankan formula kemenangan dalam berkoalisi.

Biarkan Anies dan Nasdem mencari sosok-sosok lain yang bisa memperbesar peluang menang. Ada sosok mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa yang mujarab menjadi penjawab keraguan pemilih akan stigma Anies sebagai anti keberagaman dan politik identitas.

Baca juga: Nasdem Dekati Koalisi Gerindra-PKB, Nasib Pencapresan Anies Kini di Ujung Tanduk

Selain Andika, Anies juga bisa disandingkan dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang potensial menarik suara pemilih kalangan Islam dan representasi pemilih perempuan. Pengalaman Khofifah di birokrasi bukan “kaleng-kaleng”, mulai dari Kepala BKKBN, Menteri Pemberdayaan Perempuan, Menteri Sosial hingga ke gubernur di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Tanah Air.

Menghadapi Ganjar – Erick Thohir, andai akhirnya diusung PDI-P, melawan Prabowo – Cak Imin dari Koalisi Gerindra – PKB serta Airlangga dengan Ridwan Kamil andai dicalonkan Golkar, PAN, dan PPP maka Koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS harus memiliki pasangan yang “sepadan”.

Harus terus disimulasikan dengan obyektif untuk mencari varian-varian pendamping Anies di Pilpres 2024. Apakah Anies – Andika; Anies – Khofifah; Anies – AHY; ataukah Anies – Aher? Penjajakan, saling sapa, saling tawar, dan saling sharing tampaknya akan terus menjadi “pemandangan” dari manuver-manuver partai.

Partai-partai akan terus membuat grup, regrouping hingga stabil menjadi koalisi permanen sepanjang semua kepentingannya diakomodasi para mitranya. Agenda koalisi tentunya harus diletakkan bagaimana arah pemerintahan yang akan datang lebih memanusiakan penduduknya. Lebih memberi penekanan pemerataan pembangunan bagi Indonesia Timur dan Indonesia Tengah serta tidak melalaikan pembangunan di Indonesia Barat.

Kesejahteraan harus terus diiktiarkan dengan tidak melupakan keadilan yang selama ini absen dalam berbagai bidang kehidupan. Melihat partai-partai yang terlihat “seakan-akan” membela kepentingan rakyat dalam berkoalisi, janganlah ditanggapi dengan “baper” yang berlebihan. Anggap saja para elite partai tengah sibuk memburu lowongan “kekuasaan” seperti halnya wajah lulusan baru dari perguruan tinggi yang bergulat mengisi lowongan pekerjaan.

Elite partai akan sedih berkepanjangan juga jika tidak mendapat lowongan kekuasaan. Gagal menjadi presiden, urung jadi wakil presiden dan habis harta berlimpah. Yang tertinggal hanyalah ambisi yang tidak berkesudahan.

Kamu yang sudah tua apa kabarmu

Katanya baru sembuh, katanya sakit

Jantung, ginjal, dan encok sedikit sarap

Hati-hati, Pak Tua istirahatlah

Di luar banyak angin

Kamu yang murah senyum memegang perut

Badanmu s'makin tambun memandang langit

Hari menjelang magrib, Pak Tua ngantuk

Istri manis menunggu istirahatlah

Di luar banyak angin, Pak Tua sudahlah

Engkau sudah terlihat lelah oh ya Pak Tua sudahlah

Kami mampu untuk bekerja oh ya Pak Tua oh oh

(Lirik lagu “Pak Tua” – Elpamas).