FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Menteri Dalam Negeri Tito Kanarvian meminta aparat tak selidiki kepala daerah, ia merekoendasikan agar diberi pendampingan saja.

Merespon hal itu, eks Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi cetus pernyataan mantan Kapolri itu.

Pasalnya kata dia, Indonesia merupakan negara hujum, bukan negara kekuasaan. Ia pun meminta agar Mendagri tunduk pada hukum.

“Mendagri (Pemerintah) harust unduk pada pada Hukum NKRI karena ini negara hukum ‘rechtsstaat’, bukan negara kekuasaan ‘machstaat’,” ujarnya, dikutip dari cuitan di Twitter, Jumat (27/1/2023).

Lebih jauh, Natalius menyarankan agar kepala daerah yang jadi tersangka diberhentikan. Bukan malah menurunkan kehebatan dan kecerdasan karena bisikan politisi.

“Berhentikan Kepala Daerah yang sudah tersangka. Jangan downdrage kehebatan dan kecerdasan hanya karena mendengar bisikan politisi busuk!” tegasnya.
(Arya/Fajar)