FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian membantah pernah berkata melarang kepala daerah untuk diperiksa.

Mantan Kapolri itu meluruskan pernyataannya, yang diklaim dikutip tidak utuh oleh media-media. Buntutnya, ada pemahaman keliru ketika dibaca oleh publik.

“Tidak seperti itu. Itu namanya mengungkit sepotong, lalu mengomentari dengan kutipan yang dipotong. Akhirnya misleading,” ungkapnya kepada wartawan, Jumat (27/1/2023) di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.

Tito melanjutkan, maksud sebenarnya adalah agar kepala daerah tidak takut membelanjakan uang daerah, agar penyerapannya bagus.

“Kalau diperiksa terus-menerus, itu yang menyebabkann moral jajaran pemerintah daerah itu jatuh. Itu yang saya maksud,” ujarnya.

“Yang saya mohonkan, kepada Kejahung dan Kapolri, kalau bisa memeriksa upaya terakhir. Tapi tolong juga kedepankan pendampingan, supaya kepala daerah tidak ragu-ragu mengeksekusi program-programnya,” jelasnya.

(Arya/Fajar)