JawaPos.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menyampaikan pernyataan Megawati Soekarnoputri untuk bisa memahami bagaimana proses pelembagaan atau institusionalisasi PDIP.

Hal itu disampaikannya dalam Seminar Nasional bertema “Pelembagaan Partai dan Kepemimpinan Strategis Nasional” yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) bersama Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG), Pascasarjana UI di Hotel Savoy Homann, Bandung, Kamis (26/1).

“Bu Mega mengingatkan jangan sampai PDI Perjuangan jatuh dalam alam transaksional yang pragmatis, sebab kita adalah Partai ideologis dengan rekam jejak sejarah panjang. Berpolitik itu membangun peradaban, menentukan arah bagi masa depan bangsa. Karena itulah PDI Perjuangan ada selamanya, sepanjang bangsa ini ada. Tampak pernyataan sederhana, tetapi menunjukkan betapa pentingnya partai politik itu,” kata Hasto yang saat ini sedang menempuh program Doktoral Universitas Indonesia (UI).

Dalam kerangka itu, PDIP tetap berusaha menjadi partai modern tetapi dengan rohnya tidak berubah yakni berideologi Pancasila dengan spirit kelahiran 1 Juni. “Maka keputusan strategis Ibu Mega merupakan bahan penelitian sangat menarik,” imbuhnya.

Hasto lalu memaparkan sejarah PDIP, yang berasal dari Partai Nasionalis Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Proklamator RI Soekarno di Bandung, pada 4 Juni 1927. Soekarno mendirikan PNI dengan berbasis pada tradisi intelektual, dari pengalaman spirit kemerdekaan berbagai negara bangsa dunia, dan sejarah nusantara. Basisnya adalah kesadaran dan dialektika tentang mengapa Indonesia harus merdeka setelah terjajah ratusan tahun.

“Karena tradisi pendiri bangsa itu, maka selayaknya PDI Perjuangan dan kadernya juga mengembangkan kepemimpinan intelektual itu dengan belajar teori demokrasi, pemerintahan negara, fungsi parpol, ketahanan politik. Itu semua harus menjadi bagian dari kultur PDI Perjuangan, inilah yang membuat partai punya arah masa depannya,” urai Hasto.

Hasto lalu memaparkan hasil risetnya. Ditemukan bahwa masyarakat memberikan persepsi yang rendah terkait fungsi partai politik seperti fungsi intermediasi hingga agregasi kepentingan rakyat. Namun riset juga menemukan bahwa masyarakat memberikan apresiasi terhadap upaya pelembagaan partai politik.

Menurut Hasto, ada empat variabel yang mempengaruhi pelembagaan partai politik, berdasarkan temuan risetnya. Yakni kemampuan partai beradaptasi dengan perkembangan zaman (35,2 persen); kepemimpinan partai (29,6 persen) dan ideologi partai (17,5 persen), serta Budaya/Organisasi Partai (7,4 persen).

“Itu empat hal yang dinilai masyarakat sangat penting dalam pelembagaan partai,” imbuh Hasto.

Hasto juga menyatakan, selain keempat variabel itu, dirinya akan membuktikan bahwa ada variabel lain yang berpengaruh, yakni kepentingan strategis partai hingga fungsi parpol termasuk dalam hubungan internasional.

“Maka wajib bagi partai politik seperti PDI Perjuangan memasukkan fungsi hubungan internasional dalam pelembagaannya. Semua variabel ini ada indikatornya dan muaranya adalah ketahanan partai politik,” tegas Hasto.

Menurut Hasto, sangat penting bagi partai politik membangun ketahanan dalam menghadapi guncangan internal dan eksternal, sembari bertanggung jawab bagi pembangunan masa depan. Dengan begitu, ke depan partai bukan hanya suatu sarana untuk mendapat kekuasaan politik, tetapi dengan kekuasaan politik itu membawa perubahan Indonesia Raya.

“Agar kita bisa menjadi bangsa adil makmur terpandang dan pemimpin diantara bangsa bangsa di dunia,” ujar Hasto.

Hasto juga mengatakan, pelembagaan partai politik adalah tantangan yang harus terus dikerjakan, di tengah rendahnya kepercayaan publik kepada parpol serta rendahnya party id (6,8 persen).

“Tentu saja ini jadi autokritik bagi kita untuk segera melakukan penyempurnaan dan bangkit dalam membangun kepercayaan masyarakat pada kita,” pungkasnya.

Diketahui, Seminar ini dilaksanakan secara luring dan daring, dengan peserta adalah mahasiswa pascasarjana UI, akademisi, hingga sejumlah legislator. Diantaranya adalah Anggota DPR Junico Siahaaan, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi, dan anggota DPRD Jabar yang juga Sekjen PA-GMNI Abdy Yuhana.