FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Jalan kabupaten dominan masih rusak. Pemerintah pusat akan turun tangan membantu memperbaikinya.

Presiden Joko Widodo mengumpulkan beberapa menteri di Istana Merdeka untuk rapat percepatan pembangunan jalan daerah, Rabu, 25 Januari. Rencananya, Jokowi akan menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

"Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa seusai rapat.

Saat ini hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang dikategorikan dalam kondisi mantap. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada 2024 mendatang.

"Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan kira-kira sekitar 32.000 kilometer," ungkap Suharso. Tidak semuanya langsung dikerjakan. Harus ada pengujian.

Pada kesempatan yang sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sejak April 2022, pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat rincian prioritas jalan daerah. Jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

“Hanya 42 persen yang mantap. Berarti ada yang rusak ringan hingga rusak berat,” katanya.

Menurutnya, Kepala Negara kerap mendapatkan laporan jalan kabupaten/kota maupun provinsi banyak yang rusak. Dia menyadari bahwa anggaran di daerah terbatas. Untuk itu dengan adanya inpres ini, diharapkan pusat bisa membantu.

Presiden tidak ingin perbaikan jalan daerah yang menjadi prioritas terhambat karena anggaran yang terbatas. "Memang anggarannya infrastuktur ini mahal, (anggaran) kabupaten/kota terbatas," tutur Basuki.

Jalan menuju tempat-tempat industri dan produksi menjadi prioritas. Biasanya jalan di kawasan ini harus menanggung beban berat dari kendaraan yang lalu lalang.

Basuki pun menyebut bahwa Presiden Jokowi telah menginstruksikan jajarannya untuk mempersiapkan anggaran percepatan perbaikan jalan daerah sebesar Rp32,7 triliun. Anggaran tersebut telah melalui proses evaluasi agar tidak tumpang tindih dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dialokasikan.

Respons Sulsel

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sulsel Irawan Darmayasamin mengatakan pihaknya belum tahu secara pasti inpres yang direncanakan seperti apa. Sehingga, pihaknya masih dalam status menunggu.

”Kalau berkaitan dengan inpres itu, kami belum tahu pasti seperti apa mekanismenya. Karena itu kan baru rencana,” ujarnya, malam tadi.

Secara umum inpres tersebut akan lebih mengarah pada jalan kabupaten/kota. Pihaknya juga belum mendapat data rinci terkait kondisi jalan yang ada di kabupaten/kota.

”Nanti itu untuk kabupaten/kota, yang provinsi tetap pakai APBD provinsi. Cuma saya juga belum dapat update data dari kabupaten/kota soal itu. Mungkin nanti kalau sudah jelas inpresnya baru ada data rincinya,” lanjutnya.

Memang masih banyak jalan kabupaten/kota yang butuh perbaikan. ”Yang jelas di kabupaten/kota itu memang masih banyak jalan yang perlu dibenahi,” bebernya.

Untuk Dinas PUTR Sulsel sendiri, tahun ini mereka hanya akan fokus pada perencanaan pengerjaan jalan dari APBD. Ada banyak ruas yang masuk dalam 48 paket pengerjaan.

”Kalau yang Provinsi, tahun 2023 ini kami kerjakan 48 paket. Itu tidak ada yang multiyears. Anggarannya itu secara total sekitar Rp600 miliar lebih, tapi saya tidak hapal rincinya,” terangnya. ((lyn-wid-mum/zuk/fajar)