KBRN, Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan Polri meminta pegiat media sosial (medsos) untuk tidak menjadi aktor penyebar hoaks pemilu. Peringatan itu disampaikan dalam Dialog Publik "Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas dan SARA Pada Pemilu 2024", di Jakarta, Kamis (26/1/2023) siang.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menginisiasi acara tersebut, mengajak semua pihak untuk bijak, belajar dari pengalaman sebelumnya agar suasana politik tetap teduh dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

"Sudah cukup dengan pengalaman masa-masa lalu mari kita bijak menjaga suasana tetap kondusif menjelang Pemilu 2024," kata Dedi dalam sambutannya.

Ketua KPU Hasyim Asyari mengemukakan, media sosial menjadi paling dominan ditemukannya negatif karena mudah untuk diprovokasi dan  diviralkan banyak orang untuk disebarluaskan dan penggiringan opini. Ia menyebutkan, distribusi informasi terkait Pemilu 2020 cenderung lebih ramai dibicarakan dan banyak beredar di media sosial 89%, sementara pada media massa 11%.

“Menanggapi hal tersebut, strategi KPU adalah melakukan counter issue di medsos KPU, menampilkam cek fakta hoaks di laman kpu.go.id., dan melakukan kerjasama dengan stakehokder terkait,” kata Hasyim.

Namun, Hasyim menganggap perlu adanya aturan yang melibatkan pemilik platform dan kolaborasi multi pihak dalam pembagian peran. Mengutip data Kominfo dan Bawaslu, lanjut Ketua KPI, konten ujaran kebencian paling banyak digunakan untuk mempengaruhi pemilih, dan selanjutnya konten disinformasi.

Sementara, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja melihat ada kecerobohan atau kesengajaan individu tertentu dalam berkomunikasi yang menyinggung psikologi massa. Disisi lain ada pemahaman yang belum tuntas soal bagaimana menjaga toleransi dan eksistensi tiap identitas dalam ruang lingkup NKRI.

Untuk itu, ungkap Rahmat, Bawaslu akan mengoptimalkan pengawasan dengan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan gugus tugas pengawasan. "Masyarakat harus proaktif mencari kebenaran, turut menyebarkan informasi benar dan positif terkait pemilu, dan melaporkan jika melihat pelanggaran," ujar Rahmad.

Karo Multi Media Mabes Polri Brigjen Pol Gatot Refly Handoko menjelaskan, Pemilu 2024 menjadi atensi publik, sejak 1 Januari sudah ada 3.976 mention tentang Pemilu, di dalamnya didominasi hatespeech atau  hoaks.

"Banyak yang menggunakan anonymous (nama samaran)," ujar Gatot Refly Handoko

Sedangkan Ketua Dewan Pers Dr Ninik Rahayu mengingatkan untuk media konvensional ada aturan yang jelas, bahwa wartawan harus independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. "Wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi, dan serta tidak menerima suap," kata Ninik.