PDP tujuan utamanya stabilisasi harga bahan pokok dengan intervensi saat ada kenaikan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar), saat ini memiliki gedung Pusat Distribusi Provinsi (PDP) yang berada di Jalan Raya Purwakarta-Subang KM 14, Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, pihaknya membuat PDP tujuan utamanya adalah stabilisasi harga bahan pokok dengan cara mengintervensi ketika ada kenaikan.

Jadi, menurut Ridwan Kamil, PDP Jabar akan langsung mendistribusikan bahan pangan ke daerah di Jabar yang terjadi kenaikan harga. Dengan begitu, inflasi dapat dikendalikan. "Kalau ada kenaikan harga di pasar di wilayah Jabar, maka tim quick response-nya dari PDP langsung datang sehingga kenaikan yang tidak wajar di sebuah wilayah bisa kita intervensi," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Rabu (25/1/2023) malam.

PDP Jabar, kata dia, akan menyimpan cadangan semua komoditas pangan yang jadi kebutuhan warga. "Hari ini pertama di Indonesia, Jabar punya pusat distribusi provinsi, nanti semua komoditas pangan yang jadi kebutuhan warga cadangannya kita simpan di sini," paparnya.

Menurut Emil, sebelum ada PDP, proses intervensi terhadap kenaikan harga bahan pangan cukup rumit. Adanya PDP, proses tersebut akan lebih mudah dan cepat. Adapun untuk mengetahui harga pangan terkini, masyarakat dapat mengakses SI LINDA (Sistem Informasi Pengendalian Inflasi Daerah) Jabar yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi harga di kabupaten/kota.

"Dulu ketika tidak punya PDP, jadi bingung menelepon pemilik suplai makanan, melobi-lobi. Kalau gini, saya tenang karena punya gudang yang isinya segala rupa," katanya.

Emil menjelaskan, ia memilih Purwakarta sebagai lokasi PDP mengingat secara geografis berada di tengah Jabar dan banyak terlintasi oleh ruas jalan tol. Jadi, distribusi ke wilayah Cirebon, Bandung dan wilayah lainnya akan lebih mudah dan cepat.

"Secara geografis ruas jalan tol paling banyak melintasi daerah Purwakarta, jadi ke arah Bandung, Cirebon maupun Jakarta itu mudah," kata Emil.

PDP sendiri akan dikelola BUMD Jabar PT Agro Jabar (Perseroda) yang akan bekerja sama dengan berbagai pihak. Sistem pengelolaannya pun akan memaksimalkan digitalisasi.