Polri menyebut tindak pidana terorisme masih menjadi ancaman bagi jalannya Pemilu 2024 nanti. Ancaman itu katanya memiliki kesamaan dengan Pemilu 2019 lalu.

Hal ini dikatakan Dedi usai menghadiri acara Dialog Penguatan Internal Polri bertajuk Menampik Berita Bohong, Ujaran Kebencian, Politik Identitas, Polarisasi Politik dan SARA pada Pemilu 2024 di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2023). Turut hadir Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.

"Yang perlu kita ketahui bersama bahwa terorisme masih menjadi ancaman yang kita prediksikan dapat mengganggu jalannya pemilu juga seperti tahun 2019 lalu," kata Dedi kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).

-

-

Oleh karena itu, Dedi mengatakan bahwa Densus 88 Antiteror Polri terus melakukan upaya preventive strike guna pencegahan tindak pidana terorisme. Hal ini demi kelancaran proses pemilu nanti.

"Densus 88 melakukan upaya-upaya preventive strike, upaya-upaya pencegahan awal. Jangan sampai seluruh rangkaian atau tahapan pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU ini bisa terganggu," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi juga menegaskan bahwa pihaknya menjamin Polri akan menjalin kerjasama dengan instansi terkait hal ini.

"Kita jamin, Polri bekerja sama dengan instansi menjamin bahwa seluruh rangkaian pemilu berjalan dengan aman lancar dan demokratis," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan polarisasi masyarakat dalam kontestasi politik tak boleh lagi terjadi. Sigit berharap seluruh pihak mengambil pelajaran dari polarisasi yang terjadi di Pemilu 2019, yang imbasnya dinilai terasa hingga saat ini.

"Pemilu 2019 menjadi pembelajaran bagi kita semua, di mana polarisasi akibat kontestasi politik pada waktu itu masih bisa kita rasakan hingga saat ini. Hal ini tidak boleh terjadi lagi pada pemilu dan pemilihan serentak 2024," tegas Sigit dalam Rilis Akhir Tahun Polri di Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Sabtu (31/12/2022).

Dia mengatakan Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dan Operasi Mantab Praja untuk mengamankan pemilu dan pemilihan serentak 2024. "Berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, pemilu dan pemilihan serentak 2024 akan dilaksanakan bersamaan pada tahun yang sama, yang menjadi tantangan besar bagi kita semua," ucap dia

Mantan Kapolda Banten ini lalu menggambarkan kondisi yang akan dihadapi selama proses pemilu dan pemilihan serentak 2024, di mana pemilih sangat banyak, waktu pemilihan yang berdekatan, rentang wilayah pemilihan yang luas, dan kondisi geografis yang sangat beragam.

"Menimbulkan berbagai potensi kerawanan, mulai dari penyelenggara pemilu yang mengalami kelelahan, tidak sampainya logistik pemilu ke seluruh lokasi pemungutan, hingga polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat," ungkap Sigit.