JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI meminta organisasi masyarakat (ormas) yang memiliki basis massa dengan jumlah besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menyisipkan pendidikan pemilu dalam forum keagamaan.

Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin menganggap bahwa ormas dapat menjadi wadah yang sangat efektif untuk menyukseskan Pemilu 2024, terlebih jika ormas tersebut amat bepengaruh.

“Kalau ketua organisasi keagamaan yang besar seperti NU dan Muhammadiyah menyerukan, ini insya Allah akan sangat dipatuhi oleh masyarakat atau jemaahnya, dan nilainya akan beda,” ujar pria yang akrab disapa Afif itu dalam diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: KPU Berharap, Pilpres-Pilkada Digelar pada Tahun yang Sama Kurangi Ketegangan Politik

Ia mengakui KPU tidak bisa sendiri untuk memberikan pemahaman dan pendidikan politik ke seluruh masyarakat.

Selain daya jangkau yang terbatas, lembaga penyelenggara pemilu tersebut tentu tidak memiliki pengikut untuk menjadikan pendidikan politiknya lebih penetratif.

Ia berharap, bukan hanya dengan NU dan Muhammadiyah, KPU dapat menjalin kerja sama yang lebih intens dengan segala ormas yang ada di Indonesia untuk pendidikan politik ini.

“Makanya kami minta tolong, paling tidak ke organisasi-organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, semuanya, tidak hanya NU dan Muhammadiyah,” tambah Afif.

Dua organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia itu menjadi organisasi kemasyarakatan pertama yang ditemui jajaran KPU RI pada awal tahun ini.

Sejauh ini, KPU RI telah beraudiensi dengan PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama, dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), serta Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).