JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berharap, digelarnya pilpres dan pilkada pada tahun yang sama, yakni pada 2024 nanti bisa mengurangi ketegangan politik di akar rumput.

Sebab, kubu yang bertarung dalam pilpres yang berlangsung 14 Februari 2024 itu bisa saja justru berkoalisi memenangkan kepala daerah tertentu di wilayah masing-masing pada pilkada yang dihelat 27 November 2024, demikian sebaliknya.

"Pemilu serentak ini baru pertama kali dilakukan, artinya ketegangan-ketengan di dalam proses pemilihan nasional, calon dewan dan seterusnya itu harus segera diakhiri, karena di saat bersama teman-teman sekalian harus melakukan koalisi di dalam proses pilkada begitu," kata anggota KPU RI Mochammad Afifuddin dalam diskusi virtual yang digelar Kementerian Dalam Negeri, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: Komnas HAM Ingatkan Risiko Kekerasan pada Pilkada Serentak 2024

Afif mengungkit bahwa jeda antara pilpres dan pilkada dapat menjadi "cooling system" untuk meredakan ketegangan antarkubu politik.

Bukan hanya itu, tahapan persiapan pilpres dan pilkada pun saling beririsan, sehingga hal ini dianggap dapat membuat polarisasi tidak terlalu kuat.

"Jadi harapan kita itu ada cooling system yang otomatis karena teman-teman parpol atau siapa pun akan menghadapi pilkada di situasi yang tidak terlalu lama usai pemilu selesai," kata Afif.

"Bahkan beberapa tahapannya beririsan, tentu ini eksperimen yang harus kita jaga betul, agar benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI itu.

Harapan senada juga dilontarkan oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf.

Baca juga: Pilkada 2024 dan Keuntungan Petahana

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu menilai, desain penyelenggaraan pemilu antara pilpres dan pilkada di tahun yang sama sebagai sebuah eksperimen yang bagus.

“Eksperimen pemilu serentak dari pusat ke daerah, dari pilpres sampai pilkada, ini sebetulnya eksperimen yang menarik karena akan mengacak pada saat yang sama formasi koalisi di antara para pihak yang terlibat,” ujar Yahya dalam forum yang sama.

“Sehingga akan menghambat juga katakanlah konsolidasi identitas karena grouping/pengelompokan pihak-pihak dalam koalisi itu teracak sedemikian rupa,” ujar Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid ini.