RILISID, Jakarta — Mayoritas anggota DPRD DKI saat Rapat Komisi B menolak rencana pemberlakuan Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PL2SE) atau jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

Ketua Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta, Ismail, mengatakan, karena mayoritas para anggota dewan banyak menolak usulan tersebut dan belum lengkapnya peserta termasuk pejabat Pemprov DKI Jakarta dan ekonom, maka rapat ditunda atau diskors kembali.

“Selain itu Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati yang seharusnya menyampaikan presentasinya juga tidak datang kembali untuk kesekian kalinya. Ini menjadi catatan rapat dan pertimbangan apakah Pemprov DKI serius atau mau main-main saja untuk ERP ini,” katanya usai rapat di Ruang Rapat Komisi B Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Anggota Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta, Manuara Siahaan, meminta sebaiknya rapat rencana pemberlakuan electronic road pricing (ERP) ditunda saja dan wajib memanggil kembali Pj Sekda DKI Jakarta.

“Kalau perlu kita buat juga surat tembusan ke Pj Gubernur DKI Jakarta biar tahu anak buahnya tak hadiri rapat terus terkait pembahasan ERP. Padahal ini kan usulan mereka pihak eksekutif dan seharusnya mereka serius,” tegas Maruara yang juga banyak mendapat pertanyaan dan komplain dari warga DKI Jakarta terkait sistem ERP ini.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, Anthony Winza juga menyarankan agar rapat ditunda. Ia meminta pada rapat mendatang dihadirkan ekonom atau ahli ekonomi dampak perekonomian dari bila sistem ERP tersebut diberlakukan.

“Dalam proposal ini yang diberikan hanya rencana dan rancangannya saja. Tapi tidak dijelaskan bagaimana dampaknya dan apa yang diterima. Ini ekonom yang tahu dan harusnya itu dijabarkan semua biar kita tahu semua. Pimpinan Pemprov DKI Jakarta juga wajib hadir dalam rapat menjelaskan itu semua. Tidak seperti saat ini hanya kirim perwakilan saja,” ungkapnya.

Sementara Anggota DPRD DKI dari PKS, Achmad Yani mengungkapkan banyak warga DKI Jakarta yang menemuinya dan menyatakan keberatan dengan ERP tersebut.

“Banyak warga keberatan dan minta jalan berbayar ERP ini ditunda. Sebagian warga menolak keras dan saya sebagai anggota dewan wajib menampung dan menyuarakan aspirasi warga DKI di rapat Komisi B ini biar kita tahu. Suara masyarakat perlu didengar,” urai Achmad.

Ia menegaskan, Fraksi PKS menolak jalan berbayar ini. Situasi dan kondisi saat ini yang masih susah belum tepat, karena perekonomian negara masih dalam kondisi sulit. (*)