Herman Khaeron anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat menilai bahwa tuntutan yang disampaikan oleh ribuan Perangkat Desa yang berunjukrasa di DPR RI rasional. Untuk itu, kata Herman, DPR perlu memperjuangkan aspirasi tersebut.

Sekadar diketahui, ribuan Perangkat Desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) hari ini, Rabu (25/1/2023) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Dalam unjuk rasa tersebut, para Perangkat Desa menuntut adanya kejelasan status kepegawaian mereka dan juga menuntut peningkatan kesejahteraan.

“Tuntutan PPDI sangat rasional dan masuk akal, mengenai status kepegawaian dan kesejahteraan. Ini harus sepenuhnya diperjuangkan oleh DPR RI. Kami akan dorong dengan fraksi-fraksi lainnya agar UU No. 6/2014 tentang Desa masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023,” ujar Herman Khaeron saat audiensi dengan Perwakilan Perangkat Desa di Ruang Komisi II DPR RI.

Dia memahami kalau Perangkat Desa merupakan pejuang birokrat paling bawah yang terus menerus bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.

“Kami sangat memahami bahwa perangkat desa adalah para pejuang birokrat paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melayani 24 jam. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kami di DPR untuk memperjuangkan aspirasi bapak ibu sekalian,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh M. Toha anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB. Fraksi PKB menyetujui aspirasi yang disampaikan para Perangkat Desa terkait status kepegawaian dan kesejahteraan.

“Jika aspirasi ini nanti dinilai mendesak, maka pada Maret atau April 2023 dapat dibuat perubahan terhadap Revisi UU Desa untuk masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2023,” pungkas Toha.(faz/ipg)