AKURAT.CO Pemerintah Ukraina telah diguncang skandal korupsi, terutama selama perang melawan invasi Rusia. Padahal, Presiden Volodymyr Zelensky berhasil menang telak dalam Pemilu 2019 berkat janjinya untuk mereformasi pemerintah dan memberantas korupsi.

Dilansir dari Al Jazeera, korupsi telah melanda Ukraina jauh sebelum Rusia mengerahkan pasukannya melintasi perbatasan pada 24 Februari tahun lalu. Hal ini terbukti dengan Ukraina yang duduk di peringkat 122 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International pada 2021.

Selama akhir pekan, Kementerian Pertahanan ketahuan telah membeli pangan untuk tentara dengan harga yang digelembungkan. Skandal ini mencuatkan pertanyaan soal proses pengadaan barang oleh pemerintah. Biro Anti-Korupsi Nasional pun mengaku tengah menyelidiki kemungkinan kejahatan perampasan dana atau penyalahgunaan kekuasaan, terkait pengadaan barang yang konon bernilai lebih dari 13 miliar hryvnia (Rp5,2 triliun).

Tak sampai di situ, polisi antikorupsi mengungkapkan pada Minggu (22/1) telah menahan wakil menteri infrastruktur karena dicurigai menerima suap USD 400 ribu (Rp5,9 miliar) untuk memfasilitasi impor generator ke Ukraina pada masa perang September lalu. Wakil menteri juga dicopot dari jabatannya.

Media Ukraina pun melaporkan sejumlah menteri kabinet dan pejabat senior terancam dipecat lantaran Zelensky beraksi untuk merampingkan pemerintah. Salah satu sekutu utama presiden sebelumnya juga mengatakan pejabat aktif yang korup akan dipenjara.

Hal ini senada dengan video pidato malamnya pada Senin (23/1). Tanpa menyebut nama pejabat yang akan diganti, Zelensky mengindikasikan reformasi kabinetnya.

"Sudah ada keputusan personalia. Ada yang hari ini, ada yang besok. Ini terkait dengan pejabat berbagai level di kementerian dan struktur pemerintah pusat lainnya, begitu juga di daerah dan di sistem penegakan hukum," tutur Zelensky.

Ia juga melarang pejabat pemerintah melakukan perjalanan pribadi ke luar negeri. Keputusan ini diambil menyusul terungkapnya Wakil Jaksa Agung Oleksiy Symonenko yang pergi berlibur ke Spanyol pada Desember-Januari menggunakan Mercedes milik seorang pengusaha Lviv. Mengutip sumber penegak hukum, surat kabar daring Ukrainska Pravda melaporkan bahwa Symonenko telah mengundurkan diri.

Sebuah komite parlemen pun pada Senin (23/1) sepakat untuk memperketat peraturan tentang pengadaan barang dan mengumumkan beberapa harga selama masa konflik.

Di sisi lain, Menteri Pertahanan Oleksii Reznikov berkelit di hadapan komite tersebut bahwa laporan korupsi di kementeriannya terjadi akibat 'kesalahan teknis', tanpa ada uang berpindah tangan.

Ekonomi Ukraina menyusut sepertiga tahun lalu dan negara itu sangat bergantung pada bantuan keuangan Barat. Para donor, termasuk Dana Moneter Internasional dan Uni Eropa, telah berulang kali meminta transparansi dan tata kelola yang lebih baik. []