Komentator politik Muslim Arbi menduga ada barter politik yang ditawarkan antara para kepala desa dengan pemerintah pusat.

Muslim menilai baik pemerintah dan DPR yang mendukung jabatan kepala desa sembilan tahun diduga bagian skenario untuk tiga periode.

"Arahnya pemerintah mendukung jabatan presiden sembilan tahun. Kemudian sebagai timbal balik kepala desa mendukung tiga periode jabatan presiden,” kata pengamat politik Muslim Arbi.

Muslim mengingatkan saat para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berkumpul di Senayan.

"Publik tidak pernah lupa kepala desa menyatakan dukungan tiga periode di Istora. Pembina para kepala desa Luhut Binsar Pandjaitan,” jelas Muslim. 

Ada alasan ketika pemerintah mempunyai alasan untuk menunda pemilu karena aspirasi dari kepala desa.

"Ditambah kondisi global perang Rusia-Ukraina,” ungkap Muslim. Muslim mengatakan, Rezim Jokowi dengan kewenangan yang penuh bisa melakukan apa saja termasuk mengangkangi demokrasi.Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) mengusulkan agar masa jabatan kepala desa (kades) diubah menjadi 9 tahun dan dapat diemban selama 3 periode sehingga bisa menjabat selama maksimal 27 tahun.

"Dari semua 33 provinsi merekomendasikan, kalau revisi Undang-Undang Desa ini disepakati oleh pemerintah, harapan kami adalah periodesasinya tetap 3 periode, 9 tahun 3 periode," kata Wakil Ketua Umum Apdesi Sunan Bukhari, Senin (23/1/2023).

Baca Juga: Genjot Transformasi Digital, Transaksi BRImo BRI Tembus Rp 2.669 Triliun Sepanjang 2022