Sentimen
Negatif (79%)
21 Des 2022 : 15.28
Informasi Tambahan

Kab/Kota: London

Kasus: korupsi

Wapres Ma'ruf Amin Kontra dengan Luhut, OTT KPK Masih Dibutuhkan

21 Des 2022 : 22.28 Views 3

Suara.com Suara.com Jenis Media: News

Wapres Ma'ruf Amin Kontra dengan Luhut, OTT KPK Masih Dibutuhkan

Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin punya pendapat yang berbeda dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Kontras dengan Menteri Luhut yang menyebut OTT KPK bisa jelekkan negara, Wapres Ma'ruf justru berpendapat OTT KPK masuh perlu dilakukan untuk menangani korupsi.

"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," kata Wapres dikutip Wartaekonomi.co.id --jaringan Suara.com saat menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, di Hotel Borubudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Ma'ruf Amin pun masih optimis dengan sistem pencegahan dan penindakan korupsi yang dilakukan selama ini.

Baca Juga: Yakin Rakyat Setuju Jabatan Kades 9 Tahun? KPK Punya Data Mengerikan Soal Dana Desa

"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," ucap Wapres.

Menko Marvest Luhut Binsar Pandjaitan. [Tangkapan Layar Youtube/StranasPK Official]

"Jadi ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Luhut menyebut OTT yang sering dilakukan KPK untuk menangkap orang-orang yang terindikasi melakukan korupsi membuat citra negara jadi buruk.

"OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget," kata Luhut dilansir dari acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang disiarkan di Youtube StranasPK Official, Selasa (20/12/2022).

"Tapi kalau kita digital life, siapa yang mau melawan kita," sambungnya.

Baca Juga: KPK Catat 600 Kasus Korupsi Dana Desa, Yakin Masa Jabatan Kades Diperpanjang 9 Tahun?

Luhut kemudian menceritakan saat sebuah media di London, Bloomberg TV, mengundangnya untuk melakukan wawancara. Wartawan itu memuji Indonesia lantaran mampu memberikan kesan dalam penyelenggaraan KTT G20 di Bali beberapa waktu lalu.

Sentimen: negatif (79.5%)