FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Isu perpanjangan masa jabatan kian santer dibicarakan, mulai dari masa jabatan presiden hingga tingkat kepala desa (kades).

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio meminta pemerintah melibatkan rakyat sebelum mengambil keputusan.

Isu demikian, kata pria yang karib disapa Hendsar ini, tentunya akan dapat respon beragam dari berbagai pihak.

Perpajngangan masa jabatan kades dari enam tahun hingga 9 tahun misalnya, Hendsat menentang jika hanya mendengar suara dari kades, tapi tidak melibatkan rakyat secara umum.

“Wahai pemerintah, mari selalu melibatkan rakyat di setiap kebijakan yang berkaitan dengan masa jabatan, sebab terkait masa jabatan keputusan rakyat pasti beragam,” terangnya, melalui cuitan di Twitter, Senin (23/1/2023).

Cuitan Hendsat ini mendapat respon beragam dari warganet. Pengguna Twitter @suherm17 misalnya, menilai pro kontra memang biasa. “Hal biasa pro kontra dalam kebijakan, karena masing-masing kepentingan,” ujarnya.

“Saya orang desa. Sangat tidak setuju dengan rencana jabatan kades yang lamanya 9 tahun. 6 tahun aja sudah cukup lama, apalagi kadesnya yg otoriter dan ditakuti warga,” kata pengguna Twitter @anasroelah.

“Cocok bang…saya rasa sangat salah besar kepala desa mintaya ke presiden harunya ke rakyatnya justru kalau bisa mah 3 tahun sekali,” ucap @Arshakapratama.
(Arya/Fajar)