Suara.com - Berembusnya kembali isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menuai sorotan publik.

Penolakan isu tersebut datang dari berbagai pihak, salah satunya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang dianggap paling vokal dalam menentang isu tersebut.

"Saya bersyukur semoga Mbak Mega tetap sehat istiqomah konsisten untuk menjaga bagaimana kita beregara ini teguh melaksanakan apa yang diamanatkan oleh UUD kita," kata Mantan Menteri Kehutanan, MS Kaban dalam perbincangannya di kanal YouTube Jurnal Politik.

"Jadi melihat Mbak Mega jernih melihat situasi ini, jadi dengan tegas mengatakan tidak ada penundaan atau perpanjangan dan lainnya," imbuhnya.

Baca Juga: Rocky Gerung Sebut Jokowi Preteli Kekuasaan Megawati, Ruhut Sitompul: Si Raja Dungu Masih Aja Mau Ngadu Banteng!

MS Kaban (YouTube/Jurnal Politik)

Menurut Kaban, berbagai ketua umum (ketum) partai perlu melakukan langkah yang sama dengan Megawati. Para ketum partai harusnya secara vokal dan tegas menolak adanya perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode.

"Jadi ketua umum partai lain harusnya begini, jadi lucu ini kalau saya lihat Golkar dengan Airlangga ini kan partai yang sudah cukup lama dan potensial, kenapa sepertinya kok manut ini ada apa," kata Kaban.

"Begitu juga NasDem, kan kalau ada penundaan pemilu NasDem rugi tapi kenapa kok enggak cepat-cepat bikin sikap buat tidak ada penundaan pemilu, ini menurut pendapat saya yang konsisten Mbak Mega," imbuhnya.

Lebih lanjut, Kaban menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo sebagai petugas partai juga perlu tegas.

Potret Megawati Soekarnoputri (Instagram/presidenmegawati)

"Jadi sebagai petugas partai, itu harus tegas bagaimana sikap ketua umum partai tidak ada istilah kasih kode kode, enggak begitu, dia harus meyakinkan rakyatnya dan pendukungnya semanagat konstitusi dua periode," ujar Kaban.

Baca Juga: CEK FAKTA: PDIP Sepakat Deklarasikan Megawati di Capres 2024 Demi Lawan Anies Baswedan, Benarkah?

"Supaya apa supaya ada ketentraman, tapi kalau diwacanakan terus menerus kan jadi kalau presiden saja sudah bisa membuka ruang untuk melanggar undang-ndang bagiaman dengan rakyat," tambahnya.