tirto.id - Sebanyak 909 aparat keamanan TNI/Polri hingga kini masih disiagakan untuk mengamankan kawasan industri PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah.

"Bahkan, Satuan Brimob Polda Gorontalo mengirim 200 personel satuan setingkat kompi (SSK) ikut membantu pengamanan sebagai bentuk sinergi," kata Kapolres Morowali Utara AKBP Imam Wijayanto dihubungi dari Palu, Minggu (22/1/2023).

Ia menjelaskan hingga kini situasi di kawasan PT GNI semakin kondusif dan kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan normal.

"Kami berterima kasih kepada Polda Sulteng, jajaran Brimob, dan Polda Gorontalo yang sudah mendukung langkah ini untuk menciptakan situasi kondusif," ujarnya.

Menurut laporan Polda Sulteng, pengamanan di kawasan industri pertambangan nikel tersebut tersebar di sejumlah titik sentral, yakni pintu masuk perusahaan, pondok karyawan tenaga kerja asing (TKA), Kantor PT GNI, dan mendirikan sejumlah pos yang dinilai rawan.

Kepolisian mengajak warga menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang sejuk agar citra daerah semakin positif. Untuk itu, masyarakat harus bijak menerima informasi di media sosial agar tidak terpengaruh isu-isu hoaks.

"Mari kita saling mendukung untuk kebaikan daerah ini. Masyarakat harus mengambil peran menciptakan suasana kamtibmas yang kondusif di mana pun berada. Mari kita bersama-sama membangun suasana yang teduh agar daerah ini semakin berkembang ke depan," kata Imam.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan ada 17 orang yang ditetapkan sebagai tersangka kasus bentrokan di PT Gunbuster Nickel Industri (GNI), Morowali Utara. Kericuhan yang terjadi akibat bentrok antarpekerja PT GNI ini menyebabkan dua korban meninggal. Satu orang TKA asal China inisial CE dan satu TKI asal Pare-Pare inisial MS.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menunjuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor untuk turun langsung menyelesaikan konflik bentrokan maut di PT GNI, Morowali Utara.

Terakhir, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebut ada diskriminasi antara Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina di PT Gunbuster Nickel Industry Morowali sehingga menjadi pemicu kerusuhan.

Hal itu ditemukan saat Komisi III berkunjung ke PT GNI Morowali dan mendengar langsung penjelasan mengenai penyebab kerusuhan dari aparat kepolisian.

"Komisi III meminta agar PT GNI memperbaiki perilaku manajemennya sehingga ke depan kerusuhan-kerusuhan seperti yang telah terjadi tidak terulang lagi," kata Arsul dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto pada Sabtu (21/1/2023).

Dalam temuannya, Arsul mengungkap diskriminasi yang diterima oleh TKI PT GNI berupa pelanggaran aturan ketenagakerjaan seperti jatah kontrak yang teramat singkat. Arsul menyebut TKI hanya berhak memperpanjang setiap sebulan sekali tanpa ada kepastian karier di bulan berikutnya.

"Kemudian para pekerja yang bergabung atau menjadi serikat pekerja tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen," ujarnya.

Belum lagi soal gaji yang diterima TKI nominalnya terlampau rendah dibanding yang diterima TKA Cina. "Mereka juga diperlakukan berbeda atau diskriminatif dalam soal gaji dibanding TKA Cina meski jenis pekerjaan yang dilakukan sama," ungkapnya.

Arsul mengingatkan kepada manajemen PT GNI Morowali walaupun perusahaan tersebut masuk dalam proyek strategis nasional, namun tidak boleh melupakan hak konstitusional pekerja yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.