Sabtu, 21 Januari 2023 – 14:51 WIB

Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo kembali bersuara mengenai penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN). Foto dok. Ekowi for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Khusus Honorer (BKH) PGRI Riau Eko Wibowo kembali bersuara mengenai penyelesaian masalah tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN). 

Dia menyatakan persoalan  guru honorer tidak akan selesai pada 2023. Sebab, honorer di instansi pemerintah jumlahnya jutaan, apalagi formasi PPPK 2022 yang diusulkan pemda sangat sedikit.

Oleh karena itu, BKH PGRI Riau meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan kebijakan pro honorer.

"Kami menyarankan MenPAN-RB Azwar Anas mengangkat semua honorer menjadi PNS dan PPPK tahun ini, sehingga persoalan honorer cepat diselesaikan sebelum tahun 2024," tutur Ekowi, sapaan akrab wakil ketua PGRI Riau ini kepada JPNN.com, Sabtu (21/1).

Pemerintah pusat yang melalui MenPAN-RB,. lanjutnya, harus membuat kebijakan arif dan bijaksana untuk pengangkatan ASN PPPK. Tidak mempersulit honorer.

Prinsipnya BKH PGRI ingin pemerintah menyelesaikan pengangkatan honorer dengan pendataan administrasi. Tidak perlu lagi menggunakan tes yang habiskan anggaran.

"Lebih baik uangnya digunakan untuk menyelesaikan honorer jalur pendataan administrasi," ujar Tokoh Muda Pendidikan Riau ini. 

Terkait penghapusan honorer pada 28 November 2023, Ekowi mendesak pemerintah mengkaji ulang.

Saran untuk MenPAN-RB Azwar Anas adalah mengangkat honorer jadi PNS & PPPK, langsung tanpa tes 

-