Yogyakarta: Agen penjualan gas elpiji 3 kilogram di Yogyakarta menilai rencana penerapan kebijakan membeli gas bersubsidi dengan menunjukkan KTP menjadi persoalan rumit. Namun, rencana itu memang baik dan perlu dijamin ketersediaan stoknya.
 
Sri Rahayu, salah seorang agen gas elpiji di Maguwoharjo, Kabupaten Sleman mengatakan pembelian dengan menunjukkan KTP itu kian rumit. Namun, ia mengatakan sudah ada pihak agen yang membatasi pembelian konsumennya. 
 
"Ning kene malah wes ono toko sik adol gas 3 kg kudu nganggo KK (kepala keluarga), dibatesi 2 tabung per KK (di daerah sini malah sudah ada penjual gas elpiji membatasi pembelian 2 tabung per KK,)," ujar Rahayu dihubungi, Jumat, 20 Januari 2023.  Rahayu tak khawatir soal pembeli akan menurun. Menurut dia selama itu kebutuhan pokok pasti akan dicari konsumen. 
 
Ia lebih mempertanyakan bagaimana pengaturan yang pemerintah lakukan. Menurut dia pembeli tak bisa sekadar hanya menunjukkan kartu identitas itu. Ia menilai sistem untuk memastikan pembeli yang berhak mendapat subsidi menjadi masalah substansial. 
 
"Pembeli menurun sih pastinya enggak, karena mboh piye carane mesti dho golek (bagaimana pun caranya pasti pada mencari. Cuma yang penting kita tahu aturan pastinya gimana, indikatornya harus jelas. Sekelas solar aja yang sulit, yo tetep dho golek meski kudu neng dinas-dinas ngurus (mengakses solar bersubsidi yang harus bepergian dari dinas ke dinas saja dilakukan)," ujarnya. 
 
Baca selengkapnya di sini
 
Berita terkait pembelian gas elpiji meggunakan KTP menjadi berita paling banyak dibaca di kanal Daerah Medcom.id. Berita lain yang juga banyak dibaca terkait trauma yang dialami korban pemerkosaan.
 
Surabaya: Seorang bocah TK korban pemerkosaan di Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, mengalami trauma berat. Kini, korban enggan kembali masuk sekolah.
 
Korban sudah divisum dan menjalani trauma healing oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (TP2PA) Kabupaten Mojokerto.
 
Kepala Dusun korban dan pelaku tinggal, S, menceritakan, pihaknya menerima laporan peristiwa pemerkosaan itu dari orang tua korban pada 9 Januari 2023 dini hari, lalu diteruskan ke pemerintah desa setempat. 

-?

- - - -
Keesokan harinya, pemdes memanggil orang tua korban dan pelaku ke kantor desa. Di sana mediasi dilakukan agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, mengingat korban dan pelaku masih bocah.
 
“Setelah dikasih tahu, lalu mengaku salah satu orang tuanya (pelaku)" kata S, dikonfirmasi, Jumat, 20 Januari 2023.
 
Di proses mediasi itu, hadir pula kepala desa, Polsek Dlanggu, dan kuasa hukum korban. Saat mediasi, orang tua korban meminta biaya pengobatan kepada orang tua ketiga pelaku sebesar Rp200 juta dengan jangka waktu satu minggu. Namun, orang tua pelaku hanya sanggup membayar total Rp3 juta, karena tidak ada titik temu dan mediasi pun gagal.
 
"Karena tidak ada keputusan, lalu lanjut ke PPA Polres. Semua saya serahkan ke pihak korban karena saya tidak berwenang. Desa tidak ikut campur, hanya menyaksikan. Kita tidak berani mencampuri terlalu dalam karena ini kasus pencabulan anak," ujarnya.
 
Sejauh ini, ketiga bocah terduga pelaku yang masih duduk dibangku SD kelas 1 itu telah menjalani pemeriksaan di Polres Mojokerto.
 
"Kemarin tiga anak terduga pelaku kami antar ke Polres untuk menjalani pemeriksaan dengan didampingi orang tuanya. Ini paling umurnya 6 tahun sama 7 tahun, bukan 8 tahun," katanya. 
 
Baca selengkapnya di sini
 
Berita lain yang juga banyak dibaca terkait jumlah keluarga miskin di Yogyakarta bertambah banyak.
 
Yogyakarta: Jumlah keluarga miskin di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi pada 2022 yang dilakukan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat menunjukkan kenaikan sekitar 10 persen dibanding pendataan pada 2020.
 
"Pendataan warga miskin terakhir kali dilakukan pada 2020 dan tidak dilakukan pada 2021 karena masih pandemi. Jika dibanding 2020, maka data hasil pendataan pada 2022 memang mengalami kenaikan," kata Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Supriyanto di Yogyakarta, Jumat, 20 Januari 2023.
 
Berdasarkan hasil pendataan pada 2022, jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta sebanyak 17.451 kepala keluarga (KK) atau naik 1.641 KK dibanding data pada 2020 sebanyak 15.810 KK.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengelompokkan data keluarga miskin atau disebut data keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) dalam tiga kategori yaitu fakir miskin sebagai strata terbawah, miskin, dan rentan miskin.
 
"Untuk data hasil pendataan 2022, tidak ada penambahan data warga yang masuk kategori fakir miskin. Jadi sudah sejak 2020, tidak ada warga di kelompok tersebut," katanya.
 
Jumlah kelompok yang mendominasi data warga miskin pendataan 2022 tetap pada kategori rentan miskin sebanyak 14.986 KK dan kategori miskin 2.465 KK. Supriyanto mengatakan, masih terus melakukan kajian terkait faktor yang menjadi penyebab bertambahnya jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta.
 
"Kondisi pandemi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir bisa dikatakan menjadi penyebab bertambahnya warga miskin. Ada banyak pemutusan hubungan kerja dan menurunnya pendapatan yang menjadi salah satu indikator pendataan menyumbang faktor terbanyak dalam pendataan yang kami lakukan," katanya.
 
Data warga miskin yang sudah ditetapkan melalui SK Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sumadi pada 30 Desember 2022 tersebut kemudian akan digunakan sebagai basis data pelaksanaan program intervensi penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari APBD Kota Yogyakarta.
 
"Bagi warga yang masuk dalam data tersebut akan mendapat kartu identitas. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Bulan ini, kartu akan didistribusikan melalui masing-masing kelurahan," katanya.
 
Baca selengkapnya di sini
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

(NUR)