PIKIRAN RAKYAT - Pengamat ekonomi Acuviarta Kartabi mengatakan, ketepatan sasaran adalah hal yang penting diperhatikan dalam penyaluran gas elpiji 3 kg yang memang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu. Berbagai inovasi penyaluran yang diterapkan, jangan sampai malah menimbulkan kegaduhan.

Kegaduhan bukan hanya dari segi teknis penyalurannya, data acuannya, tapi juga masalah harga. Selain tepat sasaran, kata Acu, hal yang tak kalah penting adalah tepat harga.

“Jangan sampai jika diberlakukan malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan menimbulkan spekulasi. Nanti ujung-ujungnya harga gas malah menjadi lebih tinggi,” kata Acuviarta Kartabi.

Dia berharap, tidak ada kegaduhan kalau Pertamina siap dari sisi perencanaan, evaluasi, dan dukungan IT. Selain itu, jaringan distribusi juga sudah bagus.

Baca Juga: Orang Tua SMA Sukahaji Majalengka Mengeluh Anaknya Dipaksa Studi Banding ke Bali

“Untuk itu, komunikasi Pertamina dengan publik harus jelas dan rinci, jangan sampai malah menimbulkan kegaduhan dan bisa-bisa harga gas nanti lebih tinggi karena ada unsur memanfaatkan ketidaksiapan dan informasi yang disampaikan Pertamina,” sebut Acu yang juga staf akademik Universitas Pasundan.

Ia menyarankan supaya wilayah yang diuji coba harus jelas merefleksikan adanya beberapa kriteria seperti daerah kantong masyarakat miskin, kawasan perdesaan dan perkotaan, jumlah agen resmi dan jangkauan layanan (pasar) dan lain sebagainya. Apalagi gas melon digunakan oleh UMKM produktif, sehingga jangan sampai nanti ekonominya terganggu karena terkendala kesulitan gas elpiji.

Meski begitu, ia mengatakan, harus tetap ada pembatasan pembelian bagi kelompok sasaran. Kalau tidak ada pembatasan, maka kondisinya akan sama seperti sekarang ketika harga di tingkat konsumen jauh lebih tinggi dibandingkan HET.

“Jadi, data harus terus di-update dan dievaluasi penggunaan gas berdasarkan wilayah sasaran, jangan sampai tidak ada pembatasan pembelian,” sebutnya.

Baca Juga: Beli LPG 3 Kg Tidak Bisa Sembarang, Simak Daftar Agen Resmi Pertamina di Bogor

Sebelum mengatur penyaluran gas elpiji 3 kg, pemerintah dan Pertamina mengeluarkan kebijakan untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yaitu Pertalite dan BioSolar. Pelaksanaan kebijakan itu pun sampai sekarang belum lancar.

Kewajiban menggunakan aplikasi tidak berlaku sama rata. Bila melihat ke antrean di SPBU, beberapa kendaraan yang seharusnya tidak mendapatkan subsidi justru mengantre di bagian BBM bersubsidi.

Acu menuturkan, hal itu seharusnya dievaluasi dan jadi pertimbangan Pertamina. Kebijakan mengenai penyaluran BBM bersubsidi itu dikatakannya efektivitasnya belum maksimal.

“Lalu, bagaimana untuk mencoba mengatur gas elpiji? Harus disiapkan perencanaan dan evaluasi yang matang, jangan sampai wacana dan langkah-langkah ini hanya sesaat sekadar upaya Pertamina untuk memenuhi harapan pemerintah agar subsidi bbm dan gas lebih tepat sasaran, padahal tidak pernah digarap serius,” katanya.***