POJOKSATU.id, JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan terkait potensi pengumpulan dana kampanye di Pemilu 2024 oleh kontestan pemilu.

Pasalnya, kata pria akrab disapa Bamsoet itu, ada beberapa modus aturan pengumpulan dana yang kerap terjadi.

Hal tersebut berdasarkan temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan atau PPATK di lapangan.

Karena itu, Bamsoet pun menyarankan KPU dan Bawaslu untuk melakukan kerjasama dengan PPATK.

“Kerja sama dapat meminimalisir hingga mencegah terjadinya pelanggaran terkait dana kampanye peserta pemilu,” kata Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (20/1/2023).

Bamsoet juga menyarankan KPU, Bawaslu untuk membentuk gugus tugas KPK dan KIP guna memperkuat basis pencegahan, penindakan.

Hingga penanganan perkara terkait pelanggaran atau penyalahgunaan dana kampanye.

“Mengingat praktik politik uang yang marak dalam pemilu membutuhkan banyak pihak untuk menanganinya,” ujar Bamsoet.

BACA : Ridwan Kamil Gabung ke Partai Golkar, Pengamat : Dua duanya Saling Menguntungkan

Anak buah Airlangga Hartarto itu juga meminta Bawaslu dan KPU untuk secara aktif melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu 2024.

“Ini dalam rangka meminimalisasi pelanggaran dan penyelewengan terkait dana kampanye ini,” ucap Bamsoet.

Bamsoet berharap komitmen para penyelenggara pemilu untuk terus berupaya mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran.

Itu mulai dari tahapan kampanye, masa tenang, hingga saat penyelenggaraan pemilu.

“Pihak penyelenggara pemilu harus terus memastikan pemilu di Indonesia adalah pemilu yang berintegritas,” tutur Bamsoet. (Mufit/Pojoksatu)