PIKIRAN RAKYAT - Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, bentrok antar karyawan yang terjadi di PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI), Morowali Utara, Sulawesi Tengah, merupakan kejadian yang sangat disesalkan banyak pihak. Kejadian ini menjadi sejarah buruk pelaksanaan hubungan industrial di Indonesia. 

Informasi yang berkembang, sumber masalah berawal dari tuntutan penerapan prosedur K3 yaitu agar PT GNI memberikan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap kepada pekerja.

Masalah lainnya adalah tentang peraturan perusahaan, kejelasan pemotongan upah, PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota Serikat Pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, dan memperjelas hak-hak pekerja yang sudah meninggal akhir tahun lalu.

Bersamaan dengan pelaksanaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2023 yang berlangsung dari 12 Januari hingga 12 Februari 2023, terjadi peristiwa bentrok di PT GNI (14 Januari) yang salah satu penyebabnya adalah masalah K3 dan APD bagi pekerja.

Baca Juga: Tabir Terbuka, Pembunuh Berantai Asal Cianjur Dalang di Balik Kasus Keracunan Sekeluarga Bekasi

"Tentunya ini sebuah ironi yang muncul di tengah upaya Pemerintah mengkampanyekan K3 Nasional," kata Timboel Siregar dalam keterangannya, Kamis 19 Januari 2023.

Beberapa persoalan pelanggaran norma kerja yang menjadi pemicu bentrok adalah akibat dari ketidakpatuhan Manajemen PT GNI terhadap hukum positif ketenagakerjaan yang ada dan ketertutupan tempat kerja dari akses pihak luar seperti Dinas Tenaga Kerja setempat.

Ketertutupan Manajemen PT GNI menjadi faktor utama sehingga terjadi pelanggaran hak normatif pekerja di tempat kerja, dan Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah tidak bisa melakukan pengawasan dan penegakkan hukum atas pelanggaran tersebut.

Peristiwa kebakaran pabrik kembang api di Tangerang pada 2017 lalu yang menewaskan 49 pekerja, merupakan akibat dari ketertutupan pabrik tersebut dari akses pihak luar.

Pihak Dinas Tenaga Kerja tidak bisa mengakses tempat kerja sehingga masalah K3 dan hak normatif pekerja lainnya menjadi sulit diperiksa.

Baca Juga: Polisi: Pelaku Pembunuhan Sekeluarga di Bekasi Adalah Pembunuh Berantai

Perintah Presiden Joko Widodo agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) segera dibicarakan di DPR dan disahkan menjadi UU PRT, merupakan momentum sangat baik untuk melindungi Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang selama ini kerap kali mengalami eksploitasi dan penganiayaan.

Tentunya terjadinya eksploitasi dan penganiayaan tersebut dimulai dari ketertutupan akses pihak luar terhadap pelaksanaan hubungan kerja di rumah tangga tersebut. Oleh karenanya salah satu poin sangat penting dalam RUU PPRT yang harus diatur adalah adanya akses pihak luar ke rumah sebagai tempat kerjanya PRT.

Antara PRT dan majikannya memiliki hubungan kerja yang dibuktikan dengan adanya upah, pekerjaan, dan perintah kerja, sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 15 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Oleh karenanya RUU PPRT harus memasukkan PRT sebagai subyek hubungan kerja yang ketentuannya diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.

PRT wajib mendapatkan upah layak dan pekerjaan yang layak, wajib ikut seluruh jaminan sosial yaitu JKN, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Baca Juga: Pengamat Desak AS Kerahkan Aset Nuklir ke Korea Selatan Guna Antisipasi Ketegangan dengan Korut

Tempat kerja merupakan ruang publik yang harus mudah diakses oleh pemerintah.

Dinas Pengawas Ketenagakerjaan untuk memastikan pelaksanaan hubungan kerja di tempat kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, termasuk memastikan seluruh pekerja termasuk PRT aman dalam bekerja.

Oleh karenanya pemerintah harus memastikan ketentuan tentang akses mudah tersebut lebih jelas dan tegas ada dalam regulasi, termasuk dalam RUU PPRT dengan sanksi yang mengawalnya.

Namun demikian persoalan tidak hanya sampai di situ, peran pengawas ketenagakerjaan pun harus ditingkatkan kualitasnya untuk melakukan pengawasan dan penegakkan hukum yang baik.

Pemerintah harus menjamin perlindungan pekerja dan berjalannya norma kerja dalam hubungan kerja, termasuk untuk PRT.***