Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menuai sorotan atas pernyataannya yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bagus bagi Indonesia. Pandangannya yang seolah tidak setuju dengan OTT itu langsung dibalas menohok oleh mantan pegawai KPK.

Sejumlah mantan pegawai KPK yang tergabung dalam Indonesia Memanggil (IM) 57 Institute menyindir telak Luhut. Pasalnya, menteri kepercayaan Presiden Jokowi itu justru memberikan statement yang seakan-akan anti OTT.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua IM57 Institute Praswad Nugraha. Ia memperingatkan Luhut agar berhati-hati dalam menyampaikan opini tentang upaya pemberantasan korupsi, khususnya agar pernyataan itu tidak mempresentasikan sikap pemerintah terkait upaya pemberantasan korupsi.

"Jangan sampai pernyataan yang bersangkutan (Luhut) dianggap merepresentasikan sikap pemerintah yang seolah-olah anti OTT," ujar Praswad dalam keterangannya seperti dikutip Wartaekonomi.co.id -- jaringan Suara.com, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Cinta Mega PDIP Akui KPK Geledah Ruangannya di DPRD DKI, Cari Dokumen Tahun 2018

Dalam kesempatan ini, Praswad menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh OTT. Ia berpandangan jika OTT adalah cara paling ampuh dalam memberantas korupsi yang menjamur di Tanah Air.

"Karena anti OTT berarti menutup salah satu cara efektif memberantas (korupsi). Apakah memang sikap Luhut merepresentasikan sikap Pemerintah (anti OTT)," sindir Praswad.

Praswad pun secara menohok meminta Luhut belajar lagi terkait upaya pemberantasan korupsi di era digital. Menurutnya, pemberantasan korupsi melalui digital tidak semudah seperti yang digembar-gemborkan oleh Luhut.

Sebagai contoh, Praswad menyinggung soal E-Katalog dan E-Procurement sangat rapuh dan lemah menghadapi korupsi model arisan. Ditambah kejahatan korupsi saat ini semakin canggih dan melibatkan banyak pihak, sehingga sulit dideteksi.

"Para vendor bersepakat untuk bersama-sama memenangkan pihak tertentu dengan imbalan tertentu sehingga tidak cukup sampai disitu (pemberantasan korupsi lewat digitalisasi)," kata Praswad.

Baca Juga: Begini Respon Luhut Binsar Pandjaitan Usai Disebut Antek Firaun oleh Cak Nun

"Sampai saat ini, rakyat yang terus-terusan dibohongi dan dirampok uang pajaknya oleh koruptor yang semakin canggih dan culas," tandasnya.

Sebelumnya, Luhut meminta kepada KPK agar tidak sering melakukan penindakan atau penangkapan terhadap koruptor melalui OTT. Alasannya, Luhut ingin pemberantasan korupsi lebih maksimal dilakukan melalui pencegahan.

Tak sampai di situ, Luhut bahkan menyebut bahwa tidak mungkin korupsi bisa bersih sepenuhnya dan membandingkannya dengan surga.

"Kita kalau mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau," ucap Luhut dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 di Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

"Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap-tangkap. Itu enggak bagus juga, ya, lihat-lihatlah," sambungnya.