AKURAT.CO Komisi VI DPR RI menyoroti kisruh dugaan adanya praktik joki rekrutmen pegawai BUMN batch 2 yang dilaksanakan akhir Desember 2022 hingga awal Januari 2023 lalu.

Untuk itu, Anggota Komisi VI DPR, Amin Ak, mendesak pemerintah menindak tegas segala bentuk kecurangan. Dia juga meminta pemerintah mengevaluasi total sistem rekrutmen pegawai BUMN.

Amin mengatakan, meski saat ini prosedur dan tahapan seleksi pegawai BUMN sudah membaik, namun ada dua hal yang masih menjadi celah praktik kecurangan. 

"Pertama, mekanisme pengawasan peserta saat melaksanakan TKD dan Tes Bahasa Inggris," ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Karena itu, Amin meminta Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN segera melakukan penyempurnaan aplikasi digital yang saat ini digunakan untuk Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Tes Bahasa Inggris. Dalam hal ini, aplikasi tes daring dapat dilengkapi dengan fitur yang mampu membaca gestur peserta dan menganalisanya, apakah melanggar aturan atau tidak selama proses seleksi berlangsung. 

"Misalnya, sistem mampu mendeteksi adanya komunikasi antara peserta dengan joki untuk mendapatkan bantuan saat tes, baik melalui gestur wajah maupun tubuh," ungkapnya.

Selain itu, semestinya soal dan jawaban tes dienkripsi secara ketat dan tidak mudah diretas, sehingga tidak bisa dibuat tangkapan layar atau screenshot. Sebab, di media sosial sempat viral yang menyebut adanya percakapan dalam grup perpesanan Telegram berisi tutorial membuat tangkapan layar soal ujian untuk kemudian dibantu pemecahan jawabannya oleh Joki.

Grup medsos tersebut dibentuk oleh sebuah lembaga bimbingan belajar yang menawarkan bimbingan dan pelatihan pemecahan soal TKD dan Tes Bahasa Inggris untuk soal-soal pada batch sebelumnya. Diperkirakan ada lebih dari 300 peserta yang tergabung dalam grup tersebut.

Amin menyebut, penyempurnaan aplikasi tes berikutnya adalah melengkapi aplikasi dengan akurasi data fisik peserta, misalnya melalui fitur pengenalan wajah untuk mencegah peserta digantikan oleh joki saat mengikuti tes. Selanjutnya, kualitas soal TKD dan Tes Bahasa Inggris juga harus dievaluasi dan diperbaiki. Lebih kepada penyusunan soal yang berbeda pada setiap batch, bahkan jika perlu dibuat pengelompokkan soal berdasarkan klaster BUMN.

"Sehingga soal-soal tes untuk klaster BUMN Karya misalnya berbeda dengan BUMN klaster keuangan. FHCI harus membuat bank soal tes dalam jumlah besar, aman, rahasia dan juga diawasi oleh sistem pengawasan yang ketat, agar soal tidak bocor dan beredar," pungkas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menteri BUMN, Erick Thohir, sebelumnya berjanji akan menindak tegas segala bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses Rekrutmen Bersama BUMN (RBB). Menurutnya, hal itu sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai akhlak yang menjadi core values Kementerian BUMN.

"Saya menerima laporan ada sejumlah peserta yang melakukan kecurangan saat mengerjakan soal ujian. Tentu ini perbuatan tidak terpuji, saya minta mereka yang terbukti curang berdasarkan tangkapan sistem teknologi digital Kementerian BUMN untuk ditindak tegas," jelasnya pada Senin (16/1/2023).

Erick menambahkan, dirinya telah menerima laporan dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata, bahwa ada sejumlah peserta yang tertangkap oleh sistem melakukan kecurangan itu. Bahkan, dia mendapat laporan adanya indikasi perjokian dalam praktik ujian tersebut.

"Saya minta kepada Deputi Bidang SDM, Teknologi dan Informasi untuk melakukan investigasi secara seksama. Jika terbukti tindakan itu melanggar hukum, maka jangan segan melaporkannya ke penegak hukum. Jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan kami blacklist di BUMN," tegasnya.