PRESIDEN Joko Widodo menerima pegiat pembangunan desa Budiman Sudjatmiko di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/1).

Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas permintaan perpanjangan masa jabatan bagi kepala desa dari semula 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Hari ini kan ada belasan ribu kepala desa berdemonstrasi meminta revisi Undang-undang Desa. Beliau bertanya apa yang saya ketahui karena saya selama ini kan juga banyak membantu mengurus desa dan menyusun UU Desa itu," ujar Budiman selepas pertemuan.

Ia pun memberi sejumlah masukan kepada Kepala Negara. Menurutnya, tuntutan para kepala desa bisa saja dipenuhi dengan menimang berbagai aspek di lapangan.

Budiman menjelaskan masa jabatan 6 tahun memang dirasa tidak cukup bagi kepala desa. Berbeda dengan bupati atau wali kota, kepala desa kerap mengalami konflik berkepanjangan dengan lawannya dalam pemilihan. Kondisi itu kemudian menjadi masalah karena mereka tinggal di dalam satu lingkungan yang berdekatan.

"Seringkali lawannya itu menjegal program yang berjalan. Akhirnya kepala desa fokus rekonsiliasi dan kadang konflik itu baru selesai dua atau tiga tahun. Tiga tahun fokus selesaikan masalah itu. Artinya, hanya tersisa tiga tahun untuk menjalankan program membangun desa," jelas politisi PDIP itu.

"Masalahnya, belum tiga tahun sudah harus menghadapi pilkades lagi. Itu membuat kerja tidak maksimal."

Oleh karena itu, opsi perpanjangan masa jabatan menjadisangat memungkinkan. Namun, jelas mantan aktivis 98 itu, hal tersebut harus disesuaikan dengan pengurangan periode dari 3 kali menjabat menjadi 2 kali menjabat.

Budiman mengatakan Presiden menunjukkan respons positif atas usulan tersebut  "Pak Jokowi mengatakan sepakat dengan tuntutan itu. Beliau merasa tuntutan itu memang masuk akal," ucapnya.

Bahkan, menurutnya, itu bisa saja direalisasikan tahun ini. "Yang saya tangkap, beliau akan berbicara berbicara dengan menteri-menteri terkait, seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa," tandasnya. (OL-8)