AYOBANDUNG.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus korupsi.

Perjalanan KPK mengamankan Lukas Enembe cukup licin.

Lukas Enembe sebelumnya telah dijadikan sebagai tersangka pada September 2022.

Namun baru berhasil ditangkap pada Selasa, 10 Januari 2023.

Pengamanan Lukas Enembe sempat diwarnai bentrok hingga berujung baku tembak, Selasa, 10 Januari 2023 lalu.

Bentrok terjadi di Mako Brimob Kotaraja, Papua.

Baku tembak akhirnya tak terelakkan antara pihak Brimob dengan pendukung Lukas Enembe.

Baca Juga: Lagi Asyik Makan Siang, Lukas Enembe Pasrah saat Ditangkap, Gubernur Papua Langsung Ditahan

Awalnya, penangkapan Lukas Enembe ini terkait dengan kasus suap senilai Rp1 Miliar dari Direktur PT TBP, Rijatono Lakka.

Dana tersebut digunakan untuk pelancaran proyek pembangunan di Papua dengan nilai Rp41 Miliar.

Lukas Enembe juga disebut menerima gratifikasi Rp10 Miliar dari sejumlah pihak.

Uang tersebut diduga masih berkaitan dengan sejumlah proyek APBD Provinsi Papua.

Setelah berhasil diboyong ke Jakarta, Lukas Enembe menjalani pemeriksaan.

KPK saat ini tengah mendalami aliran uang panas Lukas Enembe yang ternyata mencapai Rp1 Triliun.

KPK menduga dana tersebut dialirkan ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Informasi tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata dalam konferensi pers.

Konferensi pers digelar saat di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Selasa, 17 Januari 2023.

Baca Juga: Lukas Enembe Ditangkap KPK, Ini 5 Fakta Gubernur Papua yang Sempat Mangkir Dua Kali dari Panggilan KPK

"Ini tentu akan didalami dalam proses penyidikan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi yang lain, apakah ada keterkaitan yang bersangkutan dengan kelompok yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dan seterusnya, pasti akan didalami," kata Alex seperti yang dikutip dari Suara.com.

KPK dalam penyelidikannya akan bekerja sama dengan Bank Pembangunan Papua.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Papua semua uang Pemprov Papua itu mengalir lewat BPD Papua, penarikan-penarikan tunai, siapa saja vendor yang selama ini mengerjakan proyek di Papua dan seterusnya," kata Alex.

"Tentu akan didalami, kita tidak berhenti pada kasus suap dan gratifikasi," tegas Alex.***