TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Hendrar Prihadi sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tepatnya di Istana Negara Jakarta pada Oktober 2022 lalu.

Pria yang akrab disapa Hendi, sebelumnya dikenal sebagai Wali Kota Semarang di Jawa Tengah yang menjabat sejak tahun 2013.

Pengangkatannya dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 125/TPA tahun 2022 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama LKPP.

Dalam sebuah kesempatan, Tribunnews mencoba melakukan wawancara khusus bersama Hendi di Kantor LKPP yang berada di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Ia pun membeberkan awal mula saat dirinya ditunjuk oleh Presiden untuk mengurus pengadaan barang/jasa Pemerintahan.

Menurutnya, penunjukan dirinya sebagai Kepala LKPP merupakan sebuah mandat layaknya seorang Komandan kepada prajurit.

Hendi mengaku cukup kaget ketika mengetahui rangkaian rutinitas di kantornya.

Saat menjabat sebagai Walikota, Hendi memiliki jadwal yang cukup padat di sepanjang harinya.

Mulai dari bangun tidur hingga larut malam. Bahkan, pada akhir pekan alias Sabtu-Minggu, dirinya tidak libur.

Tugas dari Jokowi: Percepatan E-Catalog

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengatakan dirinya mendapatkan tugas khusus dari Presiden Joko Widodo untuk melakukan percepatan E-Catalog.

"Turunannya ada turunan untuk E-Catalog, kemudian pembuatan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) di pemda, mempercepat proses perizinan maupun supportingnya atau bahkan yang hari ini juga sedang gencar-gencarnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat provinsi maupun daerah untuk menggerakkan fasilitas-fasilitas UMKM," kata Hendrar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Dirinya memastikan akan berkolaborasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga khususnya di bawah Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

"Tidak kalah penting juga tadi beliau menyampaikan ada upaya untuk sebuah RUU Pengadaan Barang dan Jasa yang akan ditargetkan sebelum 2024 sudah harus disahkan," kata dia.