Jabarekspres -Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor mencatat ada sebanyak 394 bidang lahan TK dan SMP belum memiliki Sertifikat. Sehingga berimbas kepada sengketa lahan dengan pihak lain.

Hal itu dikatakan oleh, Kepala Bidang Pertanahan, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto.

Saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan ulang terkait bangunan TK dan SMP yang ada di Kabupaten Bogor.

Pendataan itu dilakukan buntut dari SDN Gorowong 04 Parung Panjang kalah gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

“Iya kita sempat digugat di PTUN, untuk itu kita Pemkab Bogor sedang fokus untuk melakukan pendataan khusus yang berkaitan dengan sertifikasi sarana fasilitas pendidikan, “kata Eko Mujiarto kepada media, Senin (17/1/).

DPKPP saat ini tengah melakukan pendataan sertifikasi lahan dengan total 1.750 baik di fasilitas pendidikan jenjang Paud, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekretariat Dinas Pendidikan dan sebagainya.

“Dari 1.750 fasilitas penunjang pendidikan, baru 1.356 lahan, jadi ada 394 bidang lahan yang belum tersertifikasi, kita targetkan tahun ini paling lama tahun depan sudah selesai, “tambahnya.