JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membatasi kunjungan fisik terhadap Gubernur Papua non-aktif, Lukas Enembe yang tengah mendekam di rumah tahanan (Rutan) pada Pomdam Jaya Guntur.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri mengatakan, sebagaimana tahanan baru lainnya Lukas juga sedang menjalani masa sosialisasi dengan kondisi baru di rutan.

Sebagaimana diketahui, Lukas ditahan di rutan KPK setelah melewati masa pembantaran. Ia sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto setelah ditangkap KPK pada Selasa (10/1/2023) lalu.

“Memang kunjungan secara fisik langsung dari pihak keluarga atau penasehat hukumnya ada pembatasan untuk sementara,” kata Ali saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Senin (16/1/2023).

Baca juga: KPK Buka Peluang Proses Hukum Pihak yang Diduga Bantu Upaya Lukas Enembe Kabur

Meski demikian, KPK memastikan akan memenuhi hak berkunjung keluarga maupun pengacara Lukas Enembe.

Ali mengatakan, dalam waktu ke depan KPK tidak akan membatasi sama sekali kunjungan kuasa hukum Lukas. Lembaga antirasuah akan memberikan akses pertemuan para pengacaranya dengan Lukas.

Sementara itu, KPK menyatakan akan melakukan verifikasi data permohonan berkunjung yang diajukan keluarga Lukas.

Sebab, berdasarkan informasi yang pihaknya terima data dalam permohonan kunjungan yang diajukan keluarga Lukas terdapat ketidaksamaan.

Baca juga: [HOAKS] AHY dan SBY Tak Terima Lukas Enembe Dijemput Paksa KPK

“Surat pengajuannya berbeda dengan di KTP misalnya, di identitasnya, ini kan tentu kita enggak bisa penuhi yang seperti itu,” tutur Ali.

Jaksa tersebut mengatakan, KPK harus memastikan tujuan atau keperluan keluarga yang mengunjungi Lukas.

Ia juga mengingatkan agar data-data permohonan untuk membesuk yang diajukan harus benar dan sesuai dengan identitas keluarga Enembe.

Ali menurutkan, persoalan ini harus dipahami oleh pengacara Lukas ketika mengajukan orang-orang yang akan mengunjungi gubernur itu di tahanan KPK.

“Karena memang seperti itu prosedurnya di KPK, di rutan KPK,” kata Ali.

Baca juga: KPK Sebut Lukas Enembe Dapat Kesempatan Olahraga di Rutan

Lukas sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi pada September 2022 lalu.

Ia diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka sebesar Rp 1 miliar untuk memilih perusahaan konstruksi itu sebagai pemenang lelang tiga proyek multiyears di Papua.

Selain itu, Lukas juga diduga menerima gratifikasi sebesar Rp 50 miliar terkait dengan jabatannya sebagai gubernur.

KPK kesulitan memeriksa Lukas karena ia tidak bersikap kooperatif. Lukas mengaku sakit. Sementara itu, simpatisannya menjaga rumahnya dengan senjata tradisional.

Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di Distrik Abepura, Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023) siang waktu setempat.

Saat itu, ia baru menyantap papeda dan kuah ikan bersama keluarga dari kampungnya di Tolikara, seorang ajudan, dan sopirnya.

Ia kemudian diamankan di Mako Brimob Kotaraja. Tidak berselang lama, politikus Partai Demokrat itu dibawa ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura.

Dikawal Komandan Satuan (Dansat) Brimob dan Irwasda Polda Papua, Lukas diangkut ke Manado menggunakan maskapai Trigana Air untuk transit.

Ia kemudian dibawa ke Jakarta melalui jalur udara.

Setibanya di Jakarta, Lukas menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto.

KPK kemudian mengumumkan penahanan Lukas Enembe. Namun, politikus Partai Demokrat itu dibantarkan dalam beberapa waktu di RSPAD.

Setelah dinyatakan fit dan siap, Lukas dibawa ke KPK untuk menjalani pemeriksaan. Setelah diperiksa, ia ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur.