Masuk Tahun Politik, Jokowi Ingatkan TNI-Polri Tak Berpolitik Praktis
Vivanews.com Jenis Media: Nasional
Selasa, 17 Januari 2023 - 13:10 WIB
VIVA Nasional – Dalam acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia di Sentul, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda untuk menjaga stabilitas keamanan di tanah air menjelang Pemilu 2024. Kepala Negara berpesan agar rakyat tak menjadi korban dari Politik Identitas.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada pemilu 2024. Saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. namanya politik identitas," Kata Jokowi di Rakornas Kepala daerah dan Forkopimda di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa 17 Januari 2023.
Ilustrasi logo parpol peserta Pemilu 2024.Dia juga mengingatkan kepada jajaran TNI-Polri untuk bersikal Netral dan tak memihak kekuatan politik tertentu dalam Pemilu 2024. Presiden menegaskan bahwa TNI-Polri tidak boleh politik praktis.
Aparat TNI ataupun Polri harus fokus dan harus memetakan potensi kerawanan di setiap daerah. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menekankan pentingnya mencegah timbulnya konflik dalam Pemilu 2024
"Perlu saya ingatkan TNI dan Polri tidak berpolitik praktis. Petakan yang namanya potensi kerawanan. jangan pas kejadian baru kita pontang panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini salah siapa ini," Kata Jokowi.
Kepala Daerah dan jajaran Forkopimda, harus memiliki kepekaan dan sensitivitas yang tinggi mengenai adanya potensi konflik dalam pemilu. Mereka diminta untuk rajin turun ke lapangan dan merespons setiap peristiwa dengan baik.
"Betul-betul harus memiliki (kepekaan) tahun ini, sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan," Kata Jokowi.
Tahapan pemilu 2024 resmi dimulai. Hal itu tidak lepas dari 17 parpol yang resmi menjadi peserta pemilu 2024 per Desember 2022 lalu. Tahun 2023 direncanakan akan ada pendaftaran calon presiden, DPR, DPRD dan DPD serta tahapan kampanye.
Sentimen: negatif (86.5%)