AKURAT.CO Lebih dari 80 ribu demonstran Israel berunjuk rasa di Tel Aviv untuk menentang rencana pemerintah baru koalisi sayap kanan yang ingin merombak peradilan. Reformasi ini akan memudahkan parlemen untuk membatalkan keputusan Mahkamah Agung.

Dilansir dari BBC, demonstran menganggap usul Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ini membahayakan pemerintahan demokratis.

Demonstrasi juga berlangsung di depan kediaman perdana menteri di Yerusalem dan di kota utara Haifa. Bentrokan dengan polisi pun terjadi saat demonstran mencoba memblokir jalan utama, jalan raya Ayalon, di Tel Aviv.

Menurut kritikus, reformasi dapat melumpuhkan independensi peradilan, mendorong korupsi, meminggirkan hak-hak minoritas, dan menghilangkan kredibilitas sistem pengadilan Israel. Tulisan di spanduk demonstran pun menyebut koalisi baru pimpinan Netanyahu sebagai pemerintahan yang memalukan.

Penentangan juga datang dari Ketua Mahkamah Agung Israel, Esther Hayat, dan jaksa agung negara itu.

Para demonstran mengusung bendera Israel, membawa poster berbahasa Ibrani, dan foto Netanyahu dengan tanda 'X' di mulutnya. Ada juga sekelompok pemudi dengan cap tangan merah di mulut mereka, pertanda mereka bertekad tak akan diam. Seorang demonstran wanita mengaku sebagai generasi kedua yang selamat dari Holokaus.

"Orang tua saya berimigrasi dari rezim nondemokratis untuk hidup dalam demokrasi. Mereka datang dari rezim totaliter untuk hidup bebas. Jadi, melihat kehancuran ini sungguh memilukan," tangisnya.

Ia dan temannya sudah memprediksi Netanyahu akan mencoba perubahan radikal. Namun, mereka tak mengira bakal secepat itu.

Demonstrasi ini menjadi yang terbesar sejak pemerintah koalisi baru Netanyahu dilantik pada bulan Desember. Partai-partai oposisi membujuk warga Israel ikut berunjuk rasa demi 'menyelamatkan demokrasi' dan memprotes rencana perombakan peradilan.

Berdasarkan rencana yang diumumkan oleh Menteri Kehakiman Yariv Levin awal bulan ini, mayoritas sederhana di Knesset (parlemen Israel) akan memiliki kekuatan yang secara efektif dapat membatalkan keputusan Mahkamah Agung. Dengan begitu, pemerintah dapat meloloskan undang-undang (UU) tanpa takut dibatalkan.

Kritikus pun khawatir pemerintah baru akan menggunakannya untuk membatalkan persidangan kriminal terhadap Netanyahu yang tengah berlangsung. Netanyahu sedang terjerat kasus suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Namun, ia membantahnya dengan keras.

Reformasi tersebut juga akan memberi politisi lebih banyak pengaruh atas penunjukan hakim. Pasalnya, sebagian besar anggota panitia seleksi berasal dari koalisi yang berkuasa.

Jika disahkan menjadi UU, rencana itu dapat mempermudah pemerintah untuk menyusun UU yang mendukung pemukiman Yahudi di Tepi Barat tanpa perlu khawatir digugat di Mahkamah Agung.[]