Bisnis.com, JAKARTA – Dunia politik pekan lalu riuh dengan pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Mega mengungkit jasa PDIP yang membesarkan dan mengantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi presiden dua periode.

Pernyataan Mega sekilas ingin menekankan kembali peran dari partai politik. Ini sekaligus juga sentilan keras kepada Jokowi yang berulangkali ikut cawe-cawe dalam proses pencalonan presiden.

"Pak Jokowi kalau enggak ada PDI Perjuangan ya kasihan dah. Loh, legal formal loh. Mereka jadi presiden enggak ada gini, legal formal, ikutan aturan mainnya," ujarnya saat memberikan pidato di HUT PDIP Ke-50 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

Mega seolah ingin menegaskan bahwa urusan capres pencapresan adalah haknya. Jokowi mau sehebat apapun, dia tetap tidak bisa mengusung calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Apalagi konstitusi secara gamblang memberikan kewenangan kepada parpol  untuk mengajukan capres. Tidak ada ruang perorangan, meski dia adalah seorang presiden atau penguasa di rumpun kekuasaan eksekutif.

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," demikian bunyi Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dikutip Minggu (15/1/2023).

Oleh karena itu, pernyataan Megawati sebenarnya ingin mengembalikan proses politik sesuai dengan konstitusi. Eksekutif tidak boleh mencampuri urusan pencapresan karena tidak ada satupun aturan yang memberikan kewenangan tersebut. 

“Ini kan yang ditunggu-tunggu, [capres] yang bakal diumumkan ibu siapa? Ya nanti dulu, memang kalau kalian tepuk tangan, saya bakal tergiur mengumumkan [capres]. Saya ketua umum terpilih di kongres partai. Sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan hak prerogatif untuk menentukan, siapa yang akan dicalonkan. Sekarang tungguin [saja], enggak ada [pengumuman hari ini], urusan gue,” pungkas Mega.

Ma'ruf Amin Singgung Gus Dur

Dalam kesempatan lain, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga sempat menyampaikan peran parpol dalam menjadi kendaraan politik bagi tokoh yang akan memimpin Tanah Air.

Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB di Hotel Millennium di Jakarta, Jumat (13/1/2023).

Orang nomor dua di Indonesia ini mengatakan bahwa PKB berhasil menjadi kendaraan politik bagi para kiai di mana sosok yang dimaksud olehnya adalah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang pada akhirnya mampu menjadi Presiden Ke-4 RI sebab dorongan dari PKB.

"Itu kan karena PKB, kalau tidak ada PKB, Gus Dur tidak menjadi presiden itu, karena ada PKB jadi Gus Dur jadi presiden, alhamdulillah waktu itu walau cuma 2 tahun, tetapi kan jadi presiden," ujarnya.

Selain itu, dia melanjutkan bahwa jabatan dirinya menjadi Wapres RI Ke-13 juga tak lepas dari dukungan PKB yang mengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Nah, kalau saya ditakdirkan menjadi wapres," kata Maruf disambut sorak sorai kader PKB.

Oleh sebab itu, Maruf pun berharap presiden maupun wakil presiden kembali berasal dari kiai atau santri.

"Kalau bukan kiai jadi presiden atau wapres, minimal santri. Gus Dur sudah mulai, saya mengikuti meskipun wapres, nanti ada lagi supaya bisa memberikan warna pada tatanan bangsa ini," kata Mantan Ketua Dewan Syuro DPP PKB tersebut.

Melihat dari dua pernyataan tersebut, kiranya memang tak bisa dipungkiri peran besar partai politik memang vital untuk mengusung Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu 2024 nanti.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :