NYELENEH. Demikian istilah yang dirasa tepat untuk disandangkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menyandang nama demokrasi, namun sikapnya jauh dari makna demokrasi itu sendiri.

Itu tergambar dari kengototan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang menginginkan Pemilihan Umum 2024 dilakukan dengan sistem proporsional tertutup.

"Ini nyeleneh, sebuah penyimpangan mengingat PDIP menggunakan nama demokrasi tapi sikapnya justru mencederai demokrasi," ujar Mahasiswa UIN Jakarta Rezza Alviansyah, Minggu (15/1/2023).

Menurutnya, wacana skema coblos gambar partai harus ditolak. Jika itu dibiarkan, para anggota dewan yang akan duduk di parlemen hanya bagaikan boneka yang kengabdi kepada ketua umum, bukan kepada rakyat.

"Ini merupakan alarm yang menandakan bahwa demokrasi di Indonesia, bukan hanya mengalami stagnasi, melainkan mundur," ucapnya.

Ia melihat skema proporsional terbuka memang lebih banyak menelan biaya, terutama dari segi logistik. Namun, jika itu dijadikan alasan untuk mengubah skema dengan cara mengorbankan rakyat juga bukan jawaban yang tepat.

Warga Jakart Barat Tya Anastasia, 32, lebih menginginkan pemilihan legislatif dengan sistem proposional terbuka karena bisa mengetahui calon wakil rakyat dan dia merasa tidak dibohongi.

"Minimal saya tidak merasa dibohongi. Kalau partai yang saya pilih kan enggak tahu nanti partai pilih orangnya bagaimana. Orang beneran apa bukan. Takutnya bukan orang. Kan bahaya," ungkapnya.

Ibu rumah tangga tiga putra tersebut menekankan dalam pemilihan umum yang terpenting adalah publik mengetahui wakilnya yang dipilih.

"Pokoknya kalau saya lebih nyaman dengan pemilu terbuka di luar kekurangan dan kelebihannya ya, karena saya jadi bisa lebih mencari tahu tentang calonnya ini. Kalau dia nanti misalnya tidur pas rapat DPR minimal saya tahu dan saya bisa mengkritisi di media sosial misalnya atau kirim pesan langsung ke dia kalau jadi wakil rakyat tuh yang benar kerjanya," cetusnya.

Kemunduran demokrasi

Sikap PDI Perjuangan (PDIP) agar pemilu mendatang kembali kepada sistem proporsional tertutup juga dinilai oleh Dosen hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Khairul Fahmi sebagai bentuk kemunduran dari demokrasi.

Ia mengkritik terkait sikap PDIP yang mendukung agar sistem Pemilu 2024 menggunakan coblos partai, sedangkan mayoritas fraksi di DPR RI menghendaki sistem proporsional terbuka atau coblos caleg.

“Sebaiknya PDIP mikir-mikir lagi untuk kembali ke tertutup. Ini kan kemunduran demokrasi karena rakyat akan kembali memilih partai dan tidak tahu siapa calon yang ditunjuk oleh partai. Ini akan berbahaya, akan kembali ke praktik di Orde Baru di saat rakyat memilih kucing dalam karung,” ungkap Khairul saat dihubungi, Minggu (15/1/2023) kemarin.

“Orang hanya pilih partai, tapi tidaktahu siapa calon yang diusung sebagai presiden. Ini kedaulatannya di mana? Kalau konsisten untuk demokrasi dan konsisten mengimplementasikan konsep kedaulatan rakyat untuk demokrasi, ya terbuka,” tambahnya.

Di lain pihak, Ketua DPP PDIP Aria Bima menilai sistem proporsional terbuka dan tertutup, yang nantinya akan diputuskan MK, tetap sarat transaksional politik uang. “Kita bicara dulu sistem demokrasinya. Kalau sistem tertutup ada politik uang, kalau terbuka ada politik uang,”ungkap Aria. (Pra/Sru/Iam/A-3)