Ratusan mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (UPN Jatim) melakukan aksi demonstrasi menuntut perbaikan kinerja pemerintah di depan Kantor Gubernur Jatim, pada Rabu (21/9/2022) hari ini.

Djenggala Prasandi orator aksi dalam demonstrasi itu mengatakan, bahwa kebijakan pemerintah banyak yang tidak memihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Oleh karena itu, mahasiswa UPN Veteran Jatim turun aksi guna meyikapi keadaan yang sedang berlangsung tersebut.

“Kami ingin adanya dialog yang terbangun dari kita massa aksi dengan dengan bu Khofifah, kalau hanya perwakilan kami tidak mau adanya audiensi atau apapun itu. Hari ini kita butuh figur pemimpin provinsi Jawa Timur untuk menemui kita dan mendengar langsung aspirasi kita,” ucapnya.

Massa aksi demonstrasi dari mahasiswa UPN Veteran Jatim saat menuju kantor Gubernur Jatim untuk menyampaikan aspirasi, pada Rabu (21/9/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

Dalam aksi yang berlangsung sejak pukul 12.30 WIB itu, mereka menyuarakan berbagai macam kritik yang mereka tuangkan dalam 12 tuntutan. Pertama yakni menuntut pemerintah agar menyelesaikan masalah pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Kemudian, menuntut pemerintah untuk menetapkan regulasi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memihak pada masyarakat kurang mampu.

Mereka juga menuntut pemerintah agar meningkatkan efektivitas transportasi publik, mendesak penundaan pengesahan RUU KUHP, membuka kembali dan menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat, serta brtanggungjawab kepada keluarga korban dan menuntut dibentuknya tim khusus penyelidikan independen.

Pembentangan spanduk saat aksi berlangsung yang dilakukan oleh mahasiswa UPN Veteran Jatim di depan kantor Gubernur Jatim, pada Rabu (21/9/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

Selain itu, massa aksi juga menuntut agar ada pembenahan dalam internal kepolisian, mendesak agar ada pengkajian ulang aturan serta UU terkait kepolisian, dan juga mendesak penundaan Ibu Kota Nusantara (IKN) baru, karena ekonomi yang belum stabil.

Pemerintah juga diminta memprioritaskan pembangunan daerah, mendesak pelibatan lebih banyak komponen masyarakat dan tenaga ahli dalam tahapan perancangan RUU Sisdiknas dan RUU KUHP, juga mengoptimalkan UU PDP untuk keamanan dan kebocoran data.

Tuntutan itu mereka bawa dan sampaikan dalam aksi demonstrasi ini. Mereka berharap, pemerintah provinsi dapat merespon tuntutan mahasiswa UPN yang menyuarakan lewat aksi demonstrasi ini.

Massa aksi mahasiswa UPN Veteran Jatim saat berada di depan kantor Gubernur Jatim untuk melangsungkan demonstrasi, pada Rabu (21/9/2022). Foto: Risky suarasurabaya.net

“Kita ingin respon langsung dengan pemerintah provinsi, kalau pun tidak bisa hadir di tengah-tengah massa aksi, bisa lewat telepon,” tukasnya.

Sementara itu, adanya aksi ini tidak sampai membuat kondisi lalu lintas di Jalan Pahlawan depan kantor Gubernur Jatim mengalami kemacetan. Karena, jumlah massa aksi yang datang, tidak sampai menutup jalan dan tidak mengakibatkan pengalihan arus lalu lintas. (ris/bil)