Reporter: Darul Fatah|

Editor: Darul Fatah|

Minggu 15-01-2023,22:39 WIB

Ilustrasi reshuffle kabinet. (ist)--

JAKARTA, FIN.CO.ID - Belakangan ini, perang opini menyikapi isu reshuffle kabinet makin panas.

Terutama bagi Partai Nasdem yang disebut-sebut sejumlah kadernya di Kabinet Indonesia Maju bakal kena reshuffle.

Kemunculan isu reshuffle kabinet dipicu posisi Partai Nasdem yang tak lagi sejalan dengan Pemerintahan Presiden Jokowi.

BACA JUGA:Ogah Jadi Ketum Lagi, Ini Pesan Iwan Bule Pada Ketum PSSI yang Baru

Meskipun muncul tanggapan atas isu bongkar pasang kabinet itu dari Partai Nasdem.

Partai besutan Surya Paloh itu berharap diajak bicara terlebih dahulu sebelum Presiden Jokowi melaksanakan reshuffle kabinet.

Sebab, Nasdem pernah menjadi parpol pendukung Presiden Jokowi dalam Pilpres lalu.

Menanggapi hal itu, Pengamat Politik Karyono Wibowo menjelaskan, tidak ada peraturan seorang presiden minta izin ke ketua umum parpol pengusung untuk lakukan reshuffle kabinet.

BACA JUGA:Besok JPU Bacakan Tuntutan untuk Bharada E, Ini Jadwal Sidang Ferdy Sambo Cs Kasus Pembunuhan Brigadir J

"Menurut saya, tidak ada regulasi yang mewajibkan presiden untuk membicarakan rencana reshuffle ke pimpinan parpol," kata Karyono, Minggu, 15 Januari 2023.

Meski demikian, sambung Karyono, presiden bukan raja tapi sebagai pemegang kekuasaan paling tinggi pemerintah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengusung dan menghentikan menteri.

"Persoalannya bukan itu, tapi Partai Nasdem dinilai tak lagi sejalan dalam konteks kepentingan politik 2024 oleh pemegang kekuasaan saat ini. Maka wajar jika presiden mereshuffle menteri-menteri dari Nasdem," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie alias Gus Choi minta Jokowi menghargai hak partainya yang sudah menolong pemenangan di Pemilihan Presiden 2014 atau 2019.

BACA JUGA:Kawal Pemilu 2024, Ini Sejumlah Larangan Untuk Seluruh Anggota Polri

tes

Sumber: