Tri Rismaharini Menteri Sosial menegaskan adanya penyelidikan atas laporan pemotongan bantuan langsung tunai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BLT BBM) oleh sejumlah kepala daerah.

Mensos saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/9/2022), mengatakan kalau pihaknya sudah mendengar laporan, terkait adanya masyarakat yang diwajibkan menggunakan uang BLT BBM untuk membeli sesuatu ke pihak lain.

Melansir dari Antara, Risma memastikan bahwa BLT BBM langsung diberikan kepada penerima manfaat (PM) melalui PT Pos Indonesia, tidak melalui pejabat daerah.

Sebab, dirinya juga menerima laporan dari PT Pos Indonesia dengan bukti foto penyerahan uang kepada PM, yang sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Dia mengatakan jika ada PM penyandang disabilitas lansia, PT Pos Indonesia akan langsung mengantarkan BLT-nya ke yang bersangkutan. Demikian juga apabila PM penyandang disabilitas mental, akan langsung diberikan sesuai dengan datanya.

Dalam satu kesempatan penyerahan BLT BBM, ada juga PM terdaftar yang diwakili keluarganya untuk penyerahan. Risma mengatakan, hal itu dapat dilakukan asal ada bukti foto.

Selanjutnya, saat ada PM yang mengeluhkan belum menerima BLT BBM, bahkan sampai diliput oleh media seperti beberapa saat lalu. Risma menyebut jika PM tersebut telah terdaftar sudah menerima BLT sebelumnya, dengan bukti berupa foto yang dimiliki oleh Kemensos.

BLT BBM, kata Mensos juga disalurkan PT Pos dengan bantuan pesawat dan helikopter di daerah pegunungan.

Mengenai laporan pemotongan BLT BBM oleh pemerintah daerah, dia mengharapkan agar masyarakat juga segera melaporkan hal tersebut disertai bukti-bukti, agar dia dapat menyelidiki secara langsung.

“Mana datanya? Kasih saya, tak selidiki sekarang,” ujar tegasnya.

Mantan Wali Kota Surabaya itu mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) setiap bulannya dalam rangka sosialisasi penyaluran BLT BBM. Ia mengharapkan APH maupun media dapat memberi laporan faktual mengenai pemotongan BLT BBM tersebut.

Sebelumnya dilaporkan kejadian pemotongan BLT BBM yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah. Seperti pemotongan BLT BBM oleh istri kepala dusun sebesar Rp20.000 per penerima manfaat.

Selain itu, terdapat penarikan BLT BBM senilai Rp100.000 oleh pemerintah desa dengan dalih untuk biaya sedekah bumi yang rencananya akan digelar tahun depan. (ant/bil)